Kabid Humas Polda Banten Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Shinto Silitonga mengatakan uang korupsi yang dinikmati oleh Jhony digunakan untuk kepentingan pribadi. Mulai dari hiburan karaoke, belanja barang elektronik, tiket pesawat. “Bahkan ada juga yang dikirim dan dinikmati oleh istri dan anak tersangka,” kata perwira menengah Polri tersebut.
Sedangkan MW kata Shinto menggunakan uang korupsi untuk pendanaan proyek diluar kontrak dengan PT BKI Cilegon. “Uang hasil korupsi PT BKI digunakan untuk modal usaha bermain proyek dengan temannya yang saat ini juga tidak jelas,” ungkap alumnus Akpol 1999 tersebut.
Dijelaskan Shinto dalam kasus tersebut PT BKI Cilegon mengalokasikan dana untuk proyek untuk pembangunan CSR-Drainage, Salak Landslide Assessment and Mitigation dan Brine Line Repair di daerah Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat (Jabar) pada 2016 lalu. Namun, kerjasama perusahaan BUMN tersebut dengan MW selaku direktur PT ICE tidak terlaksana.
“Tersangka MW ini bekerjasama dengan JRA (Jhony Rozkal-red) mantan kepala cabang BKI Cilegon melakukan tindak pidana korupsi pekerjaan konstruksi fiktif untuk pembangunan CSR-Drainage, Salak Landslide Assessment and Mitigation dan Brine Line Repair dilakukan di daerah Sukabumi,” kata Shinto.
Kendati proyek berada diluar wilayah hukum Polda Banten, namun proses pengusutan perkara tersebut dapat dilakukan. Alasannya, proses pencairan dana dilakukan PT BKI Cabang Cilegon yang wilayah hukumnya masuk Polda Banten. “Pencarian dananya dilakukan di wilayah hukum kita,” kata Shinto.
Shinto mengatakan dari hasil koordinasi dengan Polda Metro Jaya tersangka MW tidak hanya terlibat kasus korupsi di Polda Banten. MW telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas kasus penggelapan senilai Rp4 miliar lebih.
“Hasil Koordinasi dengan Polda Metro Jaya ternyata MW terlibat dalam kasus penipuan penggelapan nilainya sekitar Rp4 miliar. Modus tersangka MW ini dengan menjanjikan sebuah pekerjaan namun pekerjaan itu fiktif, tapi uang itu sudah diterima (MW-red). Kasus di Polda Metro Jaya itu uang pribadi bukan uang negara seperti di PT BKI Cilegon,” tutur Shinto. (fam)












