Poengky menuturkan alasan pencabutan laporan karena adanya perdamaian dengan cara kesediaan pelaku untuk menikahi korban yang tengah hamil enam bulan juga perlu menjadi perhatian. Sebab, pelaku sebelumnya telah tega memerkosa korban. Oleh karenanya begitu rancu jika kemudian menikahkan pelaku pemerkosaan dengan korban. “Patut diduga korban perkosaan yang sudah mengalami kekerasan seksual, maka akan terjadi perulangan korban menjadi korban lagi (reviktimisasi-red). Sehingga korban harus dilindungi,” kata Poengky.
Kasi Pidum Kejari Serang Ondo MP Purba mengatakan, penghentian kasus pemerkosaan gadis disabilitas tersebut telah disampaikan penyidik beberapa waktu yang lalu. “Waktunya saya tidak ingat, tapi perkara itu sudah ada SP3-nya (surat perintah penghentian penyidikan-red),” ungkap Ondo.
Ondo mengatakan, pihaknya tidak dapat mengkaji mengenai kelayakan penghentian kasus tersebut. Sebab, penyidik baru mengirimkan SPDP atau surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. “Berkasnya belum dikirim ke kami, baru SPDP, jadi kami belum dapat menilai (kelayakan SP3-red). Jika terjadi perbedaan pendapat antara penyidik dengan kami, maka perkara tersebut bisa saja diajukan praperadilan (untuk menguji layak tidaknya SP3-red),” kata Ondo.
Kapolres Serang kota Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Maruli Hutapea mengatakan, penanganan perkara perkosaan gadis disabilitas itu telah sesuai standar operasional prosedur (SOP). Langkah restorative justice itu diambil berdasarkan musyawarah dari kedua belah pihak untuk berdamai. “Mereka merasa dengan bermusyawarah dirasa cukup adil kita gelar, dan dilakukan RJ (restorative justice-red) kalau dirasa ada yang keberatan kita akan teliti lagi,” kata Maruli. (fam/nda)












