Saat proses penyelidikan, Yusro tidak pernah memenuhi panggilan untuk dimintai keterangan. Begitu juga saat proses penyidikan. Dua kali surat panggilan, Yusro mangkir tanpa alasan. “Yang bersangkutan kami lakukan penangkapan pada Sabtu malam (16/10/2021),” ungkap Kasat Reskrim Polres Serang Ajun Komisaris Polisi (AKP) David Adhi Kusuma, Senin (18/10/2021).
Setelah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi, Yusro kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Ia disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Tipikor sebagaimana diubah dan ditambah UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Tipikor.
Dan, Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Tipikor sebagaimana diubah dan ditambah UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Tipikor. “Setelah dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka, yang bersangkutan kami lakukan penahanan di Rutan Polres Serang,” kata David.
Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi dan barang bukti, Yusro diduga melakukan tindak pidana korupsi dengan tidak melaksanakan paket pekerjaan betonisasi jalan pada 2016 -2018. Selain itu terdapat proyek yang kekurangan volume pada APBDes 2017 dan 2018. Proyek tersebut adalah irigasi dan paving block jalan.
Yusro juga diduga tidak membayar pajak atas pencairan dana APBDes Kepandean. Akibat perbuatan Yusro tersebut negara telah dirugikan sebesar Rp600 juta lebih. Jumlah tersebut didapat berdasarkan hasil audit Inspektorat Kabupaten Serang. “Adanya selisih penggunaan dana desa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp695, 695 juta,” tutur David. (Fahmi Sa’i)












