Penetapan penyerahan ruas jalan itu juga menunggu perubahan surat keputusan (SK) jalan nasional yang belum keluar. Perubahan SK jalan nasional itu dilakukan karena Pemprov juga mengusulkan sejumlah ruas jalan kewenangannya menjadi jalan nasional, seperti Cipanas-Warung Banten dan Jalan Serpong Raya.
Setelah SK jalan nasional keluar maka Pemprov juga akan mengubah SK jalan provinsi. “Di satu sisi jalan yang sebelumnya milik provinsi dikeluarkan menjadi jalan nasional. Di sisi lain memasukkan jalan usulan kabupaten/kota yang memenuhi kriteria,” terang Arlan.
Kata dia, apabila jalan tersebut telah diterima Pemprov maka penyelengaraannya pindah ke Pemprov. Mulai dari perencanaan, pemeliharaan, hingga pembangunan.
Sementara itu, Plt Sekda Banten Muhtarom mengatakan, fokus Pemprov tahun depan masih dalam bidang infrastruktur. Selain menyelesaikan pembangunan jalan mantap, ada juga pembangunan infrastruktur lainnya yang akan dilakukan Pemprov.
Misalnya saja, Muhtarom menyebutkan Pemprov akan melakukan pelebaran jalan bagi ruas-ruas jalan yang belum sesuai dengan ketentuan jalan provinsi. “Ada pemerintah kabupaten kota yang mengusulkan jalannya untuk ditingkatkan statusnya menjadi jalan provinsi. Kalau itu diterima maka akan dilakukan pelebaran sesuai dengan standar jalan provinsi. Tapi akan dilakukan secara bertahap,” terangnya.
Senada dengan Arlan, ia juga mengatakan, tidak semua usulan pemerintah kabupaten kota akan diterima. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi sebelum statusnya naik menjadi jalan provinsi.
“Prioritas Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur masih di infrastruktur. Selain jalan, ada juga infrastruktur di bidang pendidikan dan kesehatan,” terang Muhtarom. (nna/air)











