Sementara itu, Ketua DPRD Cilegon Isro Miroj membenarkan dugaan serta indikasi bagi-bagi jatah lurah di 43 kelurahan yang ada di Kota Cilegon.
“Jadi memang ada indikasi kesitu, bagaimana yang saya terima, ada data yang memploting kelurahan ini (jatah partai), dari sisi kegiatannya pun sudah kelihatan,” katanya.
Menurut Isro, hal tersebut jelas telah melanggar aturan yang berlaku dalam pemerintahan, terutama ASN yang harus netral dan tidak diperbolehkan untuk terjun dalam politik praktis.
“Jadi tentu ini tidak etis, dan ini sudah melanggar kaidah atau norma-norma dalam pemerintahan, bagaimana lurah itu, kalau dilihat dari sisi parpol itu dia sebagai pembina seluruh partai politik, dan hadirnya lurah itu sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat dalam menjalankan visi misi pemerintah, bukan visi misi partai politik,” ujarnya.
Untuk itu, Isro mengaku pihaknya akan segera memanggil seluruh pihak-pihak terkait, berkaitan dengan adanya data dugaan bagi-bagi jatah lurah yang terkesan hanya diperuntukan bagi parpol tertentu. (bam/alt)
