Rahmatulloh mengaku sangat menyayangkan hal tersebut bisa terjadi lantaran APBD yang telah direncanakan merupakan amanah uang rakyat.
Realisasi penyerapan anggaran APBD dalam bentuk pembangunan-pembangunan juga ditunggu oleh masyarakat Cilegon.
“Padahal masyarakat menunggu hasil kebijakan dari visi misi kepala daerah yang anggarannya berada di OPD baik soal KCS, beasiswa, kesehatan, UMKM, pengangguran, kemiskinan, dan lainnya,” papar Rahmatulloh.
Politisi dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jombang-Purwakarta itu menyebut semestinya Walikota Cilegon Helldy Agustian dan Wakil Walikota Cilegon Sanuji Pentamarta bersikap tegas kepada OPD yang rendah dalam menyerap anggaran.
Ketegasan perlu dilakukan dengan memberikan sanksi kepada OPD-OPD yang gagal dalam menyerap anggaran secara maksimal.
Pasangan kepala daerah itu juga harus memfungsikan para perangkat daerah dengan baik sehingga mampu bekerja dengan baik dan target yang telah ditetapkan bisa tercapai.
“Asda sebagai koordinator OPD untuk bisa mengejawantahkan apa yang menjadi keinginan dan cita-cita kepala daerah. Sekda diminta untuk menegaskan kepada para OPD agar komit bersama untuk percepatan, bukan MoU, bahkan Pakta Integritas,” tuturnya. (bam/alt)












