Mereka sadar misalkan saja kalau usianya masih muda mungkin bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Akan tetapi usia mereka sudah lewat.
“Sementara kalau di lihat dari masa kerja mereka sudah mengabdi puluhan tahun. Nah itu kami mencoba melobi ke BKN ke Menpan RB supaya diadakan formasi untuk SLTA, atau kita mengusulkan bagaimana ini kalau melihat ya dari pengabdian sudah begitu lama diprioritaskan itu upaya kita,” katanya.
Upaya itu akan ditempuh karena kalau melihat data honorer di Disdik saja dari 6363 itu tenaga pengajarnya hanya 4916 yang lainnya 1.444 orang itu bukan guru tetapi operator. Hal sama di Dinas Kesehatan itu dari 1.749 itu yang medis paramedisnya, dokter perawat, bidan, hanya 1.259 orang yang lainnya 490 itu SLTA.
“Jadi agak rumit juga pekerjaan BKPSDM. Terlebih kemarin banyak permasalahan karena kita tidak dilibatkan dalam verifikasi seleksi CPNS dan P3K,” katanya.
BKPSDM hanya menerima data ketika sudah lulus dan lolos. Sedangkan proses verifikasi oleh pusat. “Setelah data terima, Nah dikita ada pemberkasan manual, verifikasi ulang yang sudah lulus melampirkan ini dan ini. Banyak yang tidak lengkap, diantaranya waktu daftar itu mereka, ada D3 misalkan kok masuk dan lulus, ada yang belum ada ijazahnya sudah lulus hanya pakai keterangan lulus tes ke sana, kan waktu pemberkasan manual harus membuktikan yang riil juga,” katanya.
Kemudian yang menjadi masalah hampir tiga kali di demo yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Menpan RB pakai data data pokok pendidikan tahun 2018. Sehingga dari mereka ada yang sudah kerja di pabrik jadi pendamping PKH.
“Karena namanya masih tercantum di Dapodik mereka dapat panggilan testing pada waktu itu. Maka testinglah, lulus, kan kita yang di demo, karena banyak yang memprotes kalau orang bersangkutan sudah enggak honor lagi,” katanya.
