Infrastruktur Jalan Jadi Perhatian, Gulirkan Program Jakamantul

RADARBANTEN.CO.ID - PEMKAB Pandeglang selama beberapa tahun terakhir fokus menyelesaikan persoalan buruknya infrastruktur jalan di samping persoalan lain. Bahkan, di masa kepemimpinan Bupati Irna Narulita, pemkab menggulirkan program jalan kabupaten mantap betul (Jakamantul) untuk mengatasi persoalan tersebut.

Dari 723 kilometer jalan kewenangan Pemkab Pandeglang, sedikitnya tinggal tersisa 20 kilometer jalan yang dalam kondisi buruk. Keterbatasan anggaran menjadi persoalan serius beluk terselesaikannya semua kegiatan pembangunan infrastruktur jalan di Pandeglang.

Bupati Irna Narulita mengatakan, pihaknya akan melanjutkan proyek pembangunan infrastruktur jalan kabupaten mantap betul (Jakamantul) tahun 2023 ini sebagai upaya meningkatkan taraf hidup dan perekonomian masyarakat.

"Tahun ini kita masih melanjutkan pembangunan infrastruktur jalan. Kita targetkan semua jalan kabupaten dalam kondisi bagus diakhir masa kepemimpinan kami (Irna dan Tanto-red)," katanya.

Irna mengatakan, pihaknya juga terus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Pemprov Banten dan Pemerintah Pusat agar bisa terus mendapatkan suntikan anggaran untuk pembangunan tersebut.

"Tentunya kita juga minta bantuan Pemprov Banten dan Pemerintah Pusat. Karena kalau pakai anggaran kita sendiri, kan kurang mencukupi," katanya.

Irna mengatakan, banyak manfaat yang bisa dirasakan masyarakat dengan kondisi jalan yang bagus tersebut. Selain memudahkan aksesbilitas, kegiatan perekonomian juga akan semakin optimal.

"Akses nanti akan semakin mudah, apalagi kita nanti ada jalan tol. Tentunya jalan yang bagus juga menjadi salah satu faktor penunjang peningkatan perekonomian," katanya.

Irna mengaku, selain fokus melakukan pembangunan sarana transportasi jalan, Pemkab juga masih fokus memperhatikan peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan, sosial, dan lainnya.

"Bukan hanya jalan banyak yang kita perhatikan. Intinya apa yang kita lakukan sepenuhnya untuk masyarakat," katanya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pandeglang Asep Rahmat mengatakaan, Pemkab Pandeglang membutuhkan anggaran sebesar Rp300 miliar untuk menyelesaikan sisa pembangunan ruas jalan kabupaten. Untuk kegiatan pembangunan jalan tahun 2023, lanjutnya, sudah dilakukan tender dini dan masuk tahap evaluasi.

Kata Asep, saat ini pihaknya masih menunggu hasil evaluasi terhadap paket proyek yang direnderkan. Secara keseluruhan, kata dia, ada sebanyak 68 paket proyek pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur jalan di Pandeglang.

Jumlah itu, kata dia, mengalami pengurangan dibandingkan tahun 2022 yang jumlah paketnya mencapai 72 kegiatan. Hal itu terjadi karena adanya pengurangan anggaran akibat adanya pengurangan dari APBD tahun anggaran 2023.

"Tahun ini untuk Jakamantul ada 68 paket termasuk satu jembatan dan sudah ditender dini kan. Tahun kemarin ada 72 paket untuk jakamantul, kalau kita gimana dikasih uangnya saja sama TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah)," katanya.

Selain jumlah paket yang berkurang, alokasi anggaran untuk pembangunan ruas jalan di Pandeglang juga mengalami pengurangan. Akibat hal itu, pembangunan ruas jalan di Pandeglang akan disesuaikan dengan anggaran yang ada.

"Tahun kemarin untuk jakamantul anggaran yang kita teriman lebih dari Rp128 miliar kalau sekarang hanya Rp50 miliaran untuk Jakamantulnya, itu juga sudah dibantu DAK Rp21 miliaran," katanya.

Asep menerangkan, pengurangan anggaran tersebut tidak berpengaruh terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 yang sudah disusun oleh Pemkab Pandeglang.

"Penurunan anggaran itu sebetulnya tidak terlalu berdampak terhadap program Jakamantul, karena RPJMD tahun 2021-2026, capaiannya 80 persen jalan kabupaten mantap, dan di tahun 2022 sudah tercapai," katanya.

Asep menerangkan, secara keseluruhan ruas jalan milik kabupaten sepanjang 723 kilometer. Dari jumlah itu, ruas jalan yang membutuhkan perbaikan sepanjang 150 kilometer lagi.

"Sekarang tinggal 150 kilometer yang harus kita perbaiki agar kondisinya mantap dari total 723 kilometer jalan milik kabupaten. Kalau kita hitung, sekarang tinggal 20,7 persen lagi jalan yang membutuhkan pembangunan," katanya.

Asep memastikan, berdasarkan perhitungan capaian pembangunan jalan dalam RPJMD, setiap tahun Pemkab tinggal membangun jalan sepanjang enam kilometer saja. Karena sebagian besar ruas jalan di Pandeglang sudah dalam kondisi bagus.

"Kalau kita hitung dengan masa kepemimpinan Ibu Bupati, setiap tahun harus membangun paling sedikit enam kilometer. Karena sebetulnya di tahun 2022 kemarin sudah melebihi target RPJMD," katanya.

Kepala Bidang (Kabid) Binamarga Dinas PUPR Kabupaten Pandeglang Ade Juliansyah mengatakan, dalam waktu dekat proses evaluasi tedsebut akan selesai dan pemenang tender akan ditetapkan.

"Sebelum akhir Januari sudah ada pemenangnya. Kita tunggu saja dulu sampai proses evaluasi selesai dilakukan," katanya.

Ade mengatakan, setelah evaluasi selesai dan ditetapkan pemenang, pihaknya kemudian akan melakukan penandatanganan kontrak kerja dengan pihak ketiga. Kontrak kerja itu harus dipatuhi sebagai landasan pengerjaan proyek.

"Ya kalau tidak sesuai dengan kontrak kerja, tentunya akan ada sanksi juga. Intinya harus dikerjakan sesuai dengan kontrak kerja yang ada," katanya.

Besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk membangun ruas jalan di Pandeglang menjadi perhatian serius anggota DPRD Pandeglang. Mereka meminta agar Pemkab terus mengoptimalkan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur demi meningkatkan perekonomian masyarakat. Upaya yang bisa dilakukan diantaranya dengan terus meningkatkan sinergitas dengan Pemprov Banten dan Pemerintah Pusat.

Ketua DPRD Pandeglang Tb Udi Juhdi mengatakan, DPRD Pandeglang memiliki tugas dan kewajiban sebagai partner kerja pemerintah dalam mengambil dan memutuskan kebijakan. Salah satu kebijakan yang mendapat dukungan penuh yakni peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur khususnya pembangunan jalan.

"Tugas kita sebagai rekan kerja dan pengawas dalam pengalokasian anggaran. Inilah yang menjadi dasar kita untuk mengawal semua kebijakan Pemkab," katanya.

Udi mengatakan, di tahun 2022 Pemkab mengeluarkan kebijakan pembangunan Jakamantul dan tersebar di semua daerah di Pandeglang. Kebijakan itu menjadi faktor penting karena melaksanakan usulan masyarakat yang disampaikan kepada DPRD Pandeglang melalui pokok pikiran (Pokir) semua anggota DPRD Pandeglang.

"Jakamantul itu salah satu kebijakan yang bisa meningkatkan perekonomian masyarakat," katanya.

Udi mengaku telah melakukan pembahasan secara intensif dengan Pemkab Pandeglang terkait pembangunan jalan tersebut. Rencananya, selama tiga tahun dimulai sejak 2022 sampai 2024, semua ruas jalan yang menjadi kewenangan Pemkab akan dilakukan perbaikan.

"Ini menjadi hal yang harus menjadi perhatian kita semua. Pembangunan jalan akan dilakukan secara bertahap dan saya harap masyarakat juga bisa mengerti mengenai hal itu," katanya.

Udi mengajak kepada semua lapisan masyarakat agar bisa ikut mengawal pembangunan di Kabupaten Pandeglang agar hasilnya bisa dinikmati masyarakat dalam waktu yang lama.

"Kita memiliki kewajiban melakukan pengawasan. Dengan begitu, semua kegiatan pembangunan akan dilakukan sesuai spesifikasi dan hasilnya bisa dirasakan oleh masyarakat," katanya.

Anggota Badan Anggaran (Banang) DPRD Pandeglang Iing Andri Supriadi mengatakan, pihaknya telah melakukan pembahasan mengenai program Jakamantul bersama eksekutif. Alokasi anggaran yang digelontorkan sekira Rp292 miliar dengan ruas jalan yang akan dibangun hingga 70 kilometer lebih di tahun 2022 lalu.

Tahun ini, kata Iing, pihaknya sudah melakukan pembahasan bersama dengan eksekutif mengenai pembangunan Jakamantul.

"Sudah selesai dibahas dan sudah dimasukan dalam plot anggaran. Semuanya tinggal dijalankan saja programnya. Tahun ini memang lebih sedikit dibandingkan dengan tahun 2022 lalu," katanya.

Proyek Jakamantul juga menjadi perhatian serius Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Rizki Aulia Rahman Natakusumah. Wakil rakyat daerah pemilihan (Dapil) Pandeglang-Lebak ini juga membawa anggaran sebesar Rp21 miliar tahun 2023 ini.

Dana yang bersumber dari APBN melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) itu sepenuhnya dipergunakan untuk pembangunan jalan di wilayah selatan Pandeglang.

Rizki Aulia Rahman Natakusumah mengatakan, dana sebesar itu merupakan usulan yang disampaikan dirinya kepada Pemerintah Pusat melalui rapat Banggar DPR RI. Dana itu merupakan usulan dari warga Pandeglang yang menginginkan adanya perbaikan kualitas jalan.

"Masyarakat menginginkan adanya perbaikan infrakstruktur jalan di Kabupaten Pandeglang dan alhamdulillah kita dapat Rp21 miliar," katanya.

Rizki mengatakan, dana sebesar itu sepenuhnya dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan di Pandeglang, salah satunya pembangunan jalan Cibitung-Lebak Kecamatan Munjul sepanjang 4,45 kilometer dengan pagu anggaran sebesar Rp17,2 miliar.

"Ada memang beberapa ruas jalan lagi yang dibangun melalui DAK. Tetapi yang terbesar di Kecamatan Munjul," katanya.

Rizki mengajak kepada semua pihak agar ikut mengawal dan mengawasi proses pembangunan jalan menggunakan DAK tersebut, agar dikerjakan dengan baik dan sesuai kontrak kerja. Apabila ada pihak atau kontraktor yang melaksanakan pembangunan secara asal-asalan, segera laporkan agar segera diselesaikan.

"Kita semua memiliki kewajiban untuk mengawal dan mengawasi pembangunan jalan tersebut, siapapun orangnya memiliki kewajiban yang sama. Makanya, apabila dalam perjalanan ada yang tidak sesuai atau dikerjakan asal-asalan, jangan segan untuk melaporkan hal itu. Karena jalan ini merupakan akses semua orang dan untuk kepentingan orang banyak," katanya.

Rizki meyakini, akses jalan yang bagus bisa menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, karena akses akan semakin mudah dan cepat. sehingga, lanjutnya, masyarakat bisa dengan cepat mengangkut hasil bumi untuk dijual maupun aktivitas perekonomian lainnya.