Kades Bakal Tempuh Jalur Hukum

SERANG,RADARBANTEN,CO.ID - Pemkab Serang bakal menunda pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) 2023 ke 2025. Keputusan itu membuat para kades yang habis masa jabatannya di tahun ini kecewa.

Sekadar diketahui, ada 33 kepala desa yang habis masa jabatannya pada 2023. Namun pelaksanaan Pilkades tahun ini ditunda ke 2025 lantaran kondisi keuangan dan persiapan menghadapi Pemilu 2024.

Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Serang sebelumnya mendatangi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk meminta pelaksanaan Pilkades tetap digelar tahun ini. Kemendagri akhirnya mengeluarkan surat rekomendasi kepada kepala daerah untuk menggelar Pilkades tahun ini sebelum 1 November 2023.

Namun, Pemkab Serang bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) mengambil kesepakatan untuk tetap menunda Pilkades ke 2025 dengan berbagai pertimbangan.

Terkait itu, Kepala Desa Tunjungteja, Kecamatan Tunjungteja Endang Mubarok mengaku akan menggugat keputusan tersebut kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Gugatan itu, untuk mengkaji ulang Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2017atasperubahanPerdaNomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, PengangkatandanPemberhentianKepalaDesa.

Menurutnya, berdasarkan Perda tersebut, pelaksanaan Pilkades dilaksanakan di tahun ganjil dimulai 2015, 2017, dan 2019. Di tahun 2017 terjadi perubahan Perda itu, namun pelaksanaannya tetap sama dilakukan di tahun ganjil dan jangka waktunya enam tahun. Artinya, pelaksanaan Pilkades dilakukan di tahun 2021 dan 2023.

"Nah tahun 2023 ini berarti masuk tahapan yang kedua, harusnya bisa dilaksanakan kalau memang mengacu pada perda tersebut," kata Endang kepada Radar Banten, Sabtu (4/2).

Endang menilai alasan Pemkab Serang menunda pelaksanaan Pilkades 2023 soal waktu dan kondusivitas masyarakat tidak masuk akal.

"Pemkab Serang menyampaikan jika Pilkades tahun ini digelar, paling bisa pada 12 November 2023, melebihi batas waktu yang ditentukan Kemendagri RI yakni 1 November 2023, menurut saya itu tidak masuk akal," tegasnya.

Padahal, kata Endang, Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Serang sudah menyanggupi untuk mempercepat proses perubahan anggaran agar pelaksanaan Pilkades bisa dilaksanakan tahun ini. "Kenapa enggak dilaksanakannya pas 1 November, kenapa harus 12 November, kan enggak masuk akal," jelasnya.

Selain itu, terkait alasan kondusivitas di wilayah akan terancam jika tetap melaksanakan Pilkades tahun ini, ia menilai akan jauh lebih tidak kondusif jika Pilkades tidak dilaksanakan tahun ini.

"Karena kan saat pemilu nanti, kalau kadesnya bukan hasil pemilihan, akan sulit mengontrol konflik di tengah masyarakat, soalnya kades Pjs itu kurang paham dan tidak dekat dengan masyarakat, karena tidak semua kades Pjs berasal dari desa tersebut," tuturnya.

Endang berharap, Pemkab Serang bisa menyikapi persoalan ini dengan bijaksana, yakni mengacu pada aturan yang berlaku.

"Melaporkan ke PTUN ini adalah langkah terakhir kami, kalaupun tetap tidak bisa, tentu kami akan legowo menerima keputusan akhir," ucapnya.

Sebelumnya, Asisten Daerah (Asda) I Pemkab Serang Nanang Supriatna mengatakan, jika Pilkades digelar tahun ini, maka proses tahapannya melebihi ketentuan batas waktu yang diberikan Kemendagri RI, melalui surat rekomendasi soal diizinkannya Pilkades 2023 dengan tidak lewat dari 1 November 2023.

Berdasarkan hasil kajian pelaksanaan Pilkades oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), jika Pilkades digelar tahun ini, maka tahapannya paling cepat dimulai Juni 2023. Kemudian pelaksanaan Pilkades baru bisa dimulai 12 November 2023.

Selain itu, pihaknya juga mempertimbangkan dari segi anggaran Pemkab Serang. Selain itu juga kondusivitas di wilayah yang jika tetap dilaksanakan Pilkades tahun ini, maka akan cenderung rawan terjadinya gesekan di masyarakat. "Jadi kondisinya tidak memungkinkan," ujarnya.

"Jadi kesepakatan bersama Forkopimda terdiri dari Kapolres Serang, Kapolres Cilegon dan Kodim, pelaksanaan Pilkades diundur 2025, setelah pelaksanaan pemilu selesai," ungkapnya. (drp/jek)