“Sedangkan untuk Seksi 3 sepanjang 33 kilometer baru, 2,27 persen. Yang menghubungkan Cileles-Panimbang,” katanya.
Albagir mengungkapkan, pada saat ini pihaknya belum dapat melaksanakan pengerjaan di lahan aset Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Hal itu terjadi karena untuk Surat Pelepasan Kawasan Hutan memang belum turun dari Menteri LHK.
“Namun sudah ada hasil rekomendasi dari Tim Terpadu (Timdu) Kementerian LHK yang sudah disampaikan kepada Menteri LHK sebagai dasar pelepasan kawasan hutan. Kita harapkan di bulan Februari ini sudah bisa keluar Surat Pelepasannya,” katanya.
Albagir mengakui, pihaknya belum dapat melaksanakan pengerjaan di lahan aset KLHK juga dikarenakan adanya perubahan peraturan. Di mana sebelumnya untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) bisa mengajukan izin pinjam pakai.
“Kalau masih aturan lama kita bisa langsung laksanakan pengerjaan dengan izin pinjam pakai. Namun setelah keluar peraturan yang baru harus dilakukan pelepasan,” katanya.












