SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Berdasarkan data Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Banten, dana APBN yang sudah dikucurkan Pemerintah Pusat di Banten sejak awal tahun sampai 31 Juli 2023 mencapai Rp 14,63 triliun atau 56,48 persen.
Realisasi itu tumbuh 6,61 persen dibandingkan periode yang sama tahun anggaran yang lalu.
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Banten, Sugiyarto mengatakan, belanja APBN itu terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dan belanja Transfer ke Daerah (TKD).
Belanja K/L Rp 4,74 triliun atau 56,48 persen dari pagu dan tumbuh lima persen dibandingkan tahun sebelumnya.
”Sedangkan belanja TKD Rp 9,89 triliun atau 60 persen dari pagu dan tumbuh 7,39 persen,” terangnya saat konferensi pers melalui zoom meeting, Rabu, 30 Agustus 2023.
Ia mengungkapkan, Kementerian PUPR adalah K/L dengan realisasi belanja barang dan belanja modal terbesar hingga Juli 2023.
Belanja barang sebesar Rp 336,81 miliar digunakan untuk berbagai program infrastruktur sosial dan ekonomi, seperti rehabilitasi irigasi, rumah bencana, dan program pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah (PISEW).
Sedangkan, belanja modal sebesar Rp 257,18 miliar digunakan untuk preservasi jalan nasional dan pengendalian banjir, lahar, drainase, dan pantai.
Sementara itu, lanjut Sugiyarto, penyaluran TKD di Banten tumbuh 7,39 persen hingga Juli 2023.
DAK Non Fisik naik 30,31 persen untuk BOP PAUD dan BOS, serta DBH naik 20,02 persen dengan DBH kehutanan tertinggi.
”Dana Desa naik 14,57 persen karena Desa memenuhi persyaratan lebih cepat,” ujarnya.
Namun, ia mengungkapkan, DID turun 26,28 persen karena hanya dua pemda yang dapat DID dan pagu DID turun 82,79 persen. Begitu pula dengan DAK Fisik dan DAU turun 1,55 persen dan 6,28 persen karena pekerjaan baru akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV. (*)
Reporter : Rostinah
Editor: Agus Priwandono
