SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Dinas Perhubungan (Dishub) Banten pada tahun ini akan mulai mengujicoba layanan moda transportasi massal bus rapid transit (BRT) Trans Banten. BRT itu rencananya akan diujicobakan dibeberapa rute.
Kepala Dishub Banten Tri Nurtopo mengatakan, ujicoba akan dilakukan selama sembilan bulan yakni pada bulan April hingga Desember 2024. Uji coba tersebut nantinya akan diberlakukan secara gratis untuk masyarakat Banten.
“Tahun ini kita akan mulai melakukan ujicoba terhadap layanan BRT, rencananya itu mulai April atau Mei sampai dengan Desember nanti,” katanya, Minggu 25 Februari 2024.
Selama masa ujicoba ini, pihaknya telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1 milliar untuk operasional BRT. Nantinya, terdapat dua unit bus yang akan diopersionalkan pada masa ujicoba ini.
“Sekitar Rp 1 miliar itu untuk 9 atau 8 bulan selama operasional uji coba. Anggaran itu untuk biaya operasi BBM, pemeliharaan mobil, dan lainnya,” ujarnya.
Adapun rute ujicoba BRT ini yakni dari jalan raya Pakupatan, Kota Serang hingga kampus Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Sindang Sari.
“Tentunya nanti akan ada sosialisasi juga baik kepada masyarakat, kan itu melintasi banyak tempat seperti Polda Banten, RSUD Banten, UIN SMH Banten, sampai dengan Untirta,” tuturnya.
Lebih jauhnya, Tri mengungkapkan, ujicoba ini akan menjadi bahan evaluasi pihaknya sebelum pengoperasionalan BRT secara resmi. Setap catatan pada masa ujicoba ini juga akan menjadi bahan pembahasan antara Pemprov dan DPRD Banten untuk mendukung program subsidi yang berkelanjutan.
“Kenapa ujicoba, itu sambil mencari masukan dari masyarakat, sebelum operasi penuh,” ungkapnya.
BRT sendiri ditargetkan akan mulai beroperasi secara resmi pada tahun 2025 atau 2026. Saat ini teknis dari BRT masih dalam pembahasan, dan menunggu kebijakan final yakni dari Gubernur definitif, dan anggota DPRD yang baru.
“Kalau tahun ini sudah bagus operasinya, 2025 berjalan karena masih belum selesai negosiasi , kita masuk uji coba ke koridor 2, yaitu dari Banten Lama sampai ke Baros,” katanya.
Menurutnya, kebijakan tersebut sangat penting agar subsidinya dapat berjalan secara berkelanjutan. Hal ini juga menjadi perhatian agar program yang sama tidak terjadi terulang seperti di Kota Cilegon, dimana programnya hanya berjalan dalam satu tahun.
“Kita tidak ingin pristiwa di Cilegon dulu terulang kembali, yaitu hanya satu tahun saja beroperasi dan tidak lanjut lagi karena tidak ada sinegri antar pihak,” pungkasnya.
Reporter : Yusuf Permana
Editor: Abdul Rozak
