TANGERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Menjelang Pilgub Banten, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan Gubernur Banten terpilih nanti untuk tak sembarangan mengganti petinggi PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk atau Bank Banten.
Sebab, itu diatur dalam Peraturan OJK Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
Kepala OJK Jabodebek dan Banten, Roberto Akyuwen mengatakan, pemilik bank harus mengajukan rekomendasi dulu ke OJK sebelum melakukan pergantian petinggi Bank Banten.
“Satu bulan sebelum pergantian harus mengajukan rekomendasi ke OJK,” ujar Roberto saat audiensi dan silahturahmi antara Kantor OJK Jabodebek dan Banten dengan media di salah satu rumah makan di Kabupaten Tangerang, Jumat, 31 Mei 2024.
Ia mengatakan, pergantian Direksi dan Komisaris Bank Pembangunan Daerah (BPD) merupakan fenomena yang lazim.
“Dan BPD sering mengalaminya,” terangnya.
Kata dia, secara aturan, pemilik bank boleh mengganti direksi dan komisaris sewaktu-waktu berdasarkan selera. Namun, berbeda dengan yang lain, bank mengelola uang banyak orang, sehingga pergantian petinggi tidak bisa sembarangan.
Dalam peraturan OJK tersebut, Roberto menerangkan ada empat jabatan yang tidak bisa diganti semena-mena, yakni Direktur Utama, Direktur Kepatuhan, Komisaris Utama, dan Komisaris Independen.
Ia menjelaskan, pergantian direksi dan komisaris secara tiba-tiba dapat mengganggu operasional bank yang berdampak pada pelayanan masyarakat. Selain itu, ada kepentingan menempatkan pengurus seolah-olah perpanjangan tangan pemilik bank.
Roberto menegaskan, apabila pemilik bank mengganti direksi dan komisaris tanpa pemberitahuan terlebih dahulu ke OJK, maka pihaknya dapat membatalkan hasil rapat umum pemegang saham (RUPS).
“Kami juga akan menegur pemilik bank,” tegasnya. (*)
Editor: Agus Priwandono
