LEBAK, RADARBANTEN.CO.ID – Belasan mahasiswa yang tergabung dalam Mahasiswa Taktis Demokratis Wanasalam (Matadewa) melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak, Jumat 14 Juni 2024.
Ketua Umum Matadewa Repi Rizali kembali mengingatkan DPRD Lebak untuk segera melakukan penindakan dan mengusut tuntas surat rekomendasi atau surat sakti dalam proses perekrutan calon anggota PPK yang diduga dikirim oleh Pimpinan DPRD Lebak.
Lebih lanjut, Repi mengingatkan bahwa dirinya mengaku heran dengan sikap anggota DPRD Lebak yang tidak merasa terhina oleh adanya surat rekomendasi tersebut. Padahal, menurutnya surat tersebut merupakan bukti bahwa ada orang yang sedang menginjak-injak martabat lembaga dan anggota DPRD Lebak.
“Ada orang yang sedang menginjak-injak harkat martabat lembaga DPRD Lebak dan semua anggota DPRD. Disitu jelas ada penyalahgunaan wewenang, DPRD secara kelembagaan sudah dijadikan alat untuk memuluskan kepentingan pribadi,” ucapnya.
Repi juga menegaskan, seluruh anggota DPRD harus bertanggungjawab atas surat rekomendasi tersebut karena surat rekomendasi yang isinya menitipkan nama-nama calon anggota PPK tersebut berkop dan berstempel DPRD Lebak.
“Surat itu berkop dan berstempel DPRD, jadi seluruh anggota DPRD harus bertanggungjawab atas surat rekomendasi tersebut. Kalau tidak bisa menjaga martabat lembaga dan kepercayaan masyakarat terhadap lembaga, lebih baik berhenti jadi anggota dewan” tegasnya.
Sementara itu, Koordinator Aksi Indra Maulana menyatakan, adanya surat tersebut sudah menghilangkan marwah, martabat serta merusak citra DPRD dan membuat masyarakat tidak lagi memiliki kepercayaan terhadap DPRD Lebak.
“Surat itu menghilangkan dua hal, pertama menghilangkan marwah dan martabat serta merusak citra DPRD. Kedua, menghilangkan kepercayaan masyakarat terhadap DPRD Lebak secara kelembagaan,” ucapnya.
Terakhir, Indra mengatakan, persoalan surat rekomendasi akan tercatat dalam sejarah DPRD Lebak sebagai aib paling memalukan baik untuk lembaga ataupun untuk anggota dan terkhusus pimpinan DPRD Lebak. Karena akan dikenang sebagai anggota DPRD yang tidak bisa menjaga martabat dan citra Lembaga.
“Kasus ini akan menjadi salah satu aib paling memalukan bagi DPRD Lebak secara kelembagaan ataupun anggota DPRD secara perorangan, terutama pimpinannya karena tidak bisa menjaga marwah, martabat serta citra DPRD. Dan sejarah akan mencatat itu,” pungkasnya.
Editor: Mastur
