PANDEGLANG,RADARBANTEN.CO.ID-Presiden Jokowi mengumpulkan kepala daerah baik itu gubernur, bupati dan walikota seluruh Indonesia di Istana Negara Ibu Kota Nusantara (IKN), Selasa 13 Agustus 2024. Termasuk Bupati Pandeglang Irna Narulita turut ikut hadir ngumpul bareng bersama Presiden Jokowi di IKN.
Kehadiran Bupati Pandeglang Irna Narulita itu untuk mendengarkan pesan penting yang disampaikan oleh Presiden Jokowi. Bupati Irna menyampaikan, dalam arahannya presiden menyampaikan poin penting kepada para kepala daerah.
RelatedPosts
“Poin pertama terkait pembangunan IKN dan upaya mewujudkan Indonesia sebagai negara maju sesuai visi Indonesia Emas 2045,” katanya dalam rilis diterima oleh RADARBANTEN.CO.ID, Rabu, 18 Agustus 2024.
IKN yang menjadi pusat pemeritahan dibangun oleh Pemerintah Indonesia. Bukan bangunan peninggalan Kolonial Belanda.
“Sementara Istana Kepresidenan di Jakarta dan Bogor adalah peninggalan Kolonial Belanda. Sesudah 79 tahun merdeka, Indonesia berkesempatan membangun pusat pemerintahan sesuai ciri khas Bangsa Indonesia di Pulau Kalimantan,” katanya.
Bangunan Istana Kepresidenan yang selama ditempati merupakan peninggalan Belanda. “Bekas Gubernur Jenderal Belanda. Dan sudah ditempati selama 79 tahun,” katanya.
Oleh karena itu, Presiden Jokowi menyampaikan, bahwa Bangsa Indonesia punya kemampuan untuk membangun ibu kota sesuai dengan keinginan. Sesuai dengan desain yang diinginkan namun memang masih memerlukan waktu yang panjang.
“Dalam arahannya Presiden Jokowi juga meminta kepada kepala daerah untuk segera melakukan penyerapan anggaran. Karena secara nasional penyerapan baru 31 persen dan belanja 49 persen,” katanya.
Presiden juga mengingatkan, kepada pada kepala daerah agar mematangkan persiapan Pilkada yang akan dilaksanakan pada bulan November 2024 mendatang.
“Pesan beliau bangun koordinasi dengan Forkopimda. Karena belum pernah memiliki pengalaman untuk melaksanakan Pilkada serentak,” katanya.
Selain itu, Presiden Jokowi juga menyampaikan pesan penting, yaitu mengingatkan para Kepala Daerah untuk tidak ragu meminta bantuan Kepolisian jika membutuhkan tambahan kekuatan.
“Selaku kepala daerah harus segera sampaikan kepada Kapolda atau Kapolri. Kalau provinsi sampaikan ke Kapolri langsung karena ini menyangkut keamanan dan ketertiban nanti di salam kegiatan Pilkada serentak yang akan dilaksanakan di bulan November 2024,” katanya.
Reporter : Purnama Irawan
Editor: Agung S Pambudi
