SERANG,RADARBANTEN.CO.ID–Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta kepala daerah untuk turun ke lapangan guna mengendalikan inflasi.
Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Tb Chaerul Dwi Sapta mengatakan, Presiden RI Prabowo Subianto melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M Tito Karnavian berpesan seluruh kepala daerah harus bisa menjaga suplai dan demand dengan melakukan analisis dan evaluasi terhadap jumlah penduduk, luas wilayah, dan kebutuhan masyarakat.
“Pemda harus turun untuk melihat langsung operasi pasar, petani, dan irigasi,” ujar Chaerul usai Rakor Tim Pengendalian Inflasi Daerah serta Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah se Banten di gedung Pendopo Gubernur Banten, Jumat, 7 Maret 2025.
Kata dia, dengan pemda turun ke lapangan, maka dapat memberikan masukan langsung ke pemerintah pusat. Selama ini, ia mengungkapkan, pengendalian inflasi di Banten sudah cukup bagus.
Apalagi, seluruh kepala daerah berkomitmen untuk bisa menjaga komoditas serta persediaan dan kebutuhan konsumsi masyarakat.
Untuk itu, Chaerul menegaskan, kerjasama antar daerah harus diperkuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Apalagi saat ini mendekati libur Hari Raya Idul Fitri mulai 28 Maret sampai 8 April mendatang.
Sementara itu, Pj Sekda Banten Nana Supiana mengatakan, ada 8 komoditas bahan kebutuhan pokok yang menjadi prioritas.
“Pemicu inflasi adalah beras, tentu akan kita jaga. Kemudian ada juga telur, daging ayam. Ada juga pemicu inflasi lainnya yaitu emas yang masih tren, ada 23 komoditas yang kita jaga,” ujarnya.
Kata dia, seluruh kepala daerah di Banten berkomitmen untuk mengendalikan inflasi di Banten. Ada beberapa kegiatan yang dilakukan, seperti operasi pasar.
“Operasi pasar tidak hanya sekedar seremonial dan simbolik, tapi sesuai arahan Pak Mendagri, manfaatnya dirasakan masyarakat,” tuturnya.
Kata dia, semua komoditas yang menjadi pemicu akan tetap dijaga. Ia mengingatkan agar operasi pasar tidak hanya seremonial.
“Harga dan stoknya cukup, operasi pasar sudah terlaksana, naik tapi keterjangkauannya masih rasional, intervensi kalau tidak rasional,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Banten Ameriza M Moesa mengatakan, rapat koordinasi perlu diselenggarakan karena akan menghadapi hari besar keagamaan yang cenderung terjadi kenaikan permintaan, sehingga terjadi inflasi.
“Kami lihat ini membutuhkan komitmen. Rakor ini diselenggarakan karena seluruh daerah punya kepala daerah baru, sehingga perlu ada refreshment, inflasi dan digitalisasi,” ujarnya.
Ia berharap dengan adanya rakor ini bisa mengantisipasi, mencegah dan mengurangi inflasi. Lantaran diperkirakan terjadi lonjakan harga di bulan Maret. Apalagi diskon 50 persen yang diberikan PLN sudah berakhir.
“Sehingga berdampak terhadap inflasi, kami harap kepala daerah bisa segera mencegah dan mengantisipasi dengan langkah nyata dan menggiatkan operasi pasar, serta menjaga kelancaran distribusi. Dan mendorong pasar tani untuk langsung menjual ke konsumen,” ujar Ameriza.
Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni mengatakan, rakor ini penting.
“Alhamdulillah seluruh stakeholder terkait TPID dan TP2DD hadir semua dan inflasi kita terjaga karena masih terbantu adanya diskon listrik,” tuturnya.
Ia harap koordinasi ini terus berjalan dan ia minta rakor ini dilaksanakan setahun dua kali.
“Kami berharap inflasi kita terjaga dan ketersediaan serta distribusinya lancar. Apalagi kita memang daerah yang rawan cuaca yang dapat mempengaruhi, tapi saya yakin dapat terjaga,” ujarnya.
Reporter: Rostinah
Editor: Agung S Pambudi
