CILEGON, RADARBANTEN.CO.ID – Anggota Badan Anggaran DPRD Cilegon, Rahmatullah, menanggapi kebijakan Pemkot Cilegon yang memangkas anggaran hingga 50%. Menurutnya, kebijakan ini bisa berdampak negatif pada pembangunan kota, terutama dalam sektor infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.
“Efisiensi anggaran ini sebaiknya diarahkan pada sektor-sektor yang benar-benar dibutuhkan, seperti infrastruktur untuk mengatasi banjir dan penyediaan air baku untuk PDAM. Daripada Cilegon terus dilanda banjir, lebih baik anggarannya dialihkan untuk membuat resapan air, tandon, atau kolam penampung hujan,” ungkap Rahmatullah setelah mengikuti Rapat Paripurna Penyampaian Hasil Reses di DPRD Cilegon, Senin, 24 Maret 2025.
RelatedPosts
Rahmatullah juga mengingatkan Pemkot bahwa kebijakan efisiensi anggaran harus lebih fokus pada sektor-sektor yang langsung berdampak pada masyarakat, seperti kesehatan dan pendidikan, sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Mendagri).
Namun, hingga kini, DPRD Cilegon belum mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai alokasi spesifik dari efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Pemkot.
“Jika efisiensi ini diambil dari total APBD Cilegon sebesar Rp 2,2 triliun, berarti sekitar Rp 50 miliar akan dipangkas. Akibatnya, dana transfer dari pusat juga akan berkurang. Pemerintah pusat bisa melihat bahwa kita sudah melakukan efisiensi sendiri, jadi otomatis transferannya jadi berkurang,” jelasnya.
Dia juga menambahkan, pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat berisiko mengganggu berbagai program prioritas yang sudah ada di Cilegon, seperti program makan bergizi gratis, pendidikan gratis, hingga layanan kesehatan gratis, yang semuanya membutuhkan anggaran besar.
Rahmatullah menegaskan bahwa efisiensi bukan berarti menghapus anggaran, melainkan mengalihkan alokasi, mirip dengan refocusing anggaran yang dilakukan selama pandemi COVID-19.
“Dulu saja refocusing 30% sudah sangat memberatkan daerah, apalagi sekarang efisiensi 50%. Dampaknya akan sangat besar, terutama dalam pembangunan infrastruktur, seperti di Labuan Warna Sari dan Lingkar Utara, yang sangat bergantung pada Dana Alokasi Khusus (DAK) dan investasi,” tegasnya.
Hingga saat ini, Badan Anggaran DPRD Cilegon bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) masih belum mencapai kesepakatan terkait rancangan efisiensi anggaran ini.
Editor: Merwanda
