PANDEGLANG, RADARBANTEN.CO.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang mencatat penerimaan lebih dari Rp31 miliar selama tiga bulan pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang digelar sejak awal Maret hingga akhir Juni 2025.
Program ini merupakan hasil kerja sama antara Pemkab Pandeglang dan UPTD Samsat setempat. Kebijakan tersebut memberikan keringanan berupa penghapusan denda pajak kendaraan, bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), serta sanksi administratif lainnya.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pandeglang, Ramadhani mengatakan, program ini mendapatkan respons positif dari masyarakat.
“Selama tiga bulan pelaksanaan, tercatat puluhan ribu wajib pajak memanfaatkan program pemutihan ini. Total penerimaan mencapai Rp31,4 miliar,” ungkap Ramadani, Kamis 3 Juli 2025.
Ia menyebutkan, dari total penerimaan tersebut, sebesar Rp19,6 miliar berasal dari opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Rp11,8 miliar dari BBNKB.
“Program ini terbukti efektif dalam mendorong masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban pajaknya. Selain itu, ini juga berdampak positif pada peningkatan database kendaraan aktif di Kabupaten Pandeglang,” jelasnya
Ia menuturkan, realisasi opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) telah melampaui target yang ditetapkan. Hal ini tak lepas dari kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten terkait program pemutihan atau penghapusan denda pokok dan sanksi administrasi PKB.
“Alhamdulillah, kebijakan Gubernur Banten soal pemutihan PKB punya pengaruh besar. Sistemnya sudah real time, begitu opsen PKB dibayar ke Samsat, langsung dipindahbukukan dari Kasda provinsi ke Kasda kabupaten dan kota,” ujarnya.
Ia menyebut, antusiasme masyarakat cukup tinggi dalam memanfaatkan program ini sehingga berdampak positif terhadap pendapatan daerah.
Ramadhani menambahkan, program pemutihan pajak kendaraan di Provinsi Banten resmi diperpanjang hingga 31 Oktober 2025. Ia mengimbau masyarakat yang masih memiliki tunggakan agar segera melunasi kewajiban pajaknya sebelum batas waktu tersebut.
“Alhamdulillah kebijakan Gubernur Banten diperpanjang sampai 31 Oktober. Ini kesempatan bagi masyarakat Pandeglang yang masih punya tunggakan pajak kendaraan untuk menyelesaikannya. Mudah-mudahan capaian kami bisa sampai 100 persen,” tambahnya.
Editor: Bayu Mulyana
