LEBAK, RADARBANTEN.CO.ID – Anggaran gaji dan tunjangan anggota DPRD Kabupaten Lebak pada 2025 mencapai Rp33,5 miliar. Jumlah fantastis ini menuai kritik dari Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Lebak (IMALA), Ridwanul Maknunah, yang menilai rakyat lebih membutuhkan solusi ketimbang kemewahan untuk wakil rakyat.
Berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Lebak Nomor 61 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD 2025, tercatat lebih dari Rp33,5 miliar digelontorkan untuk menopang 50 anggota DPRD Lebak.
Rincian anggaran itu meliputi uang representasi Rp1,1 miliar, tunjangan keluarga Rp155 juta, tunjangan beras Rp173 juta, tunjangan uang paket Rp95 juta, tunjangan jabatan Rp1,6 miliar, tunjangan alat kelengkapan Rp152 juta, tunjangan alat kelengkapan lainnya Rp22 juta, tunjangan reses Rp1,5 miliar, tunjangan komunikasi intensif Rp6,3 miliar, tunjangan kesejahteraan Rp11,8 miliar, tunjangan perumahan Rp11,5 miliar, serta tunjangan transportasi Rp9,9 miliar. Dengan total tersebut, rata-rata satu anggota DPRD Lebak menerima sekitar Rp50 juta per bulan.
Besarnya anggaran ini dikritisi oleh IMALA. Ketua Umum Ridwanul Maknunah menilai alokasi tersebut tidak sebanding dengan kinerja dewan yang dianggap minim kontribusi bagi masyarakat.
“Kami kecewa dan mempertanyakan urgensi dari alokasi sebesar itu. Rakyat saat ini butuh solusi, bukan kemewahan. Masih banyak persoalan seperti pendidikan yang belum merata, infrastruktur rusak, hingga kemiskinan yang belum terselesaikan,” ujar Ridwan kepada RADARBANTEN.CO.ID melalui sambungan telepon, Rabu 3 September 2025.
Ia menegaskan DPRD seharusnya menjadi representasi rakyat, bukan justru menikmati fasilitas berlebih di tengah kesenjangan ekonomi. Menurutnya, anggaran lebih tepat difokuskan pada program pelayanan publik yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
IMALA juga menuntut transparansi dan evaluasi terhadap pengelolaan anggaran daerah, khususnya belanja legislatif. “Setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Kita mendorong akuntabilitas dan efisiensi anggaran,” tambahnya.
Selain itu, IMALA meminta DPRD membuka laporan kinerja secara terbuka agar publik bisa menilai kesesuaian anggaran dengan output kerja. “Jangan sampai rakyat hanya dijadikan objek saat pemilu, lalu dilupakan setelahnya,” ujarnya.
Sorotan terhadap tunjangan DPRD ini memunculkan perdebatan di masyarakat Lebak terkait prioritas penggunaan anggaran daerah. Mahasiswa dan aktivis berharap pemerintah lebih peka terhadap kondisi sosial dan menghindari pemborosan di sektor yang tidak mendesak.
Editor: Aas Arbi
