KOTA TANGSEL, RADARBANTEN.CO.ID-Walikota Tangsel, Benyamin Davnie, memberikan penjelasan terkait sorotan publik atas pos perjalanan dinas dalam APBD 2024 yang tercatat mencapai Rp117 miliar.
Angka ini menjadi perbincangan hangat usai aktris cilik, Leony mengunggah laporan keuangan APBD Tangsel 2024 di akun instagramnya dengan membandingkan alokasi untuk perbaikan jalan Rp731 juta.
Benyamin pertama-tama menegaskan bahwa anggaran Rp732 juta bukan anggaran untuk pemeliharaan jalan, melainkan untuk pemeliharaan jaringan listrik dan bukan anggaran untuk satu instansi, melainkan tersebar di seluruh kecamatan dan 34 perangkat daerah di lingkungan Pemkot Tangsel.
Disini, Leony telah salah dalam membaca laporan keuangan APBD Tangsel 2024 tebalnya mencapai 520 halaman.
Menurutnya, Rp731 juta yang tercatat hanya untuk pemeliharaan jaringan listrik di kantor Pemkot, termasuk di Dinas Pemuda dan Olahraga.
“Angka Rp731 juta itu bukan untuk infrastruktur listrik seluruh kota, melainkan khusus untuk kebutuhan kantor pemerintahan. Jadi memang tidak bisa langsung dibandingkan dengan perjalanan dinas yang cakupannya jauh lebih luas,” jelas Benyamin dalam konferensi pers di rumah dinasnya, BSD Serpong, Selasa 23 September 2025.
“Perjalanan dinas Rp117 miliar itu tidak terpusat pada satu unit kerja. Anggaran tersebut digunakan di berbagai perangkat daerah, termasuk para kepala perangkat daerah,” tambahnya.
Ia menambahkan, perjalanan dinas memiliki fungsi penting sebagai bagian dari pelaksanaan program pemerintahan, mulai dari koordinasi, pembinaan, hingga representasi Pemkot dalam berbagai kegiatan regional maupun nasional.
“Perjalanan dinas tidak hanya sekadar bepergian. Ada agenda resmi, rapat koordinasi, hingga forum pemerintahan yang memang harus dihadiri. Itu bagian dari tugas pelayanan publik,” katanya.
Benyamin menekankan bahwa laporan keuangan Pemkot Tangsel telah diperiksa oleh DPK dan diunggah ke laman resmi pemerintah daerah sejak 2019 sebagai bentuk keterbukaan informasi.
Ia berharap masyarakat melihat data secara utuh agar informasi yang beredar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
“Kami menghargai kritik dan perhatian publik. Namun penting bagi kita semua untuk memahami konteks anggaran agar informasinya benar, utuh, dan proporsional,” pungkasnya.
Editor: Abdul Rozak
