SENTUL, RADARBANTEN.CO.ID – Pemerintah daerah kini memiliki kewenangan untuk mengawasi langsung dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diambil oleh Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mencegah kasus keracunan makanan di sekolah serta memastikan pangan yang disajikan memenuhi standar kesehatan.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa seluruh Satuan Pengolahan Pangan Gizi (SPPG) wajib terbuka terhadap pengawasan dari pemerintah daerah. Setiap SPPG juga diharuskan memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan setempat, dan harus diselesaikan maksimal satu bulan setelah beroperasi.
“SPPG wajib terbuka untuk inspeksi dan pengawasan Pemda agar makanan yang disajikan aman dan bergizi,” ujarnya dalam kegiatan Konsolidasi Regional MBG di SICC Sentul, Kabupaten Bogor, Senin (13/10).
Selain memperketat pengawasan, BGN juga menugaskan 5.000 juru masak profesional dari International Chef Association untuk mendampingi dapur-dapur baru serta menyiapkan vendor pengadaan rapid test makanan di seluruh Indonesia.
Tahun 2026, BGN mengalokasikan Rp335 triliun untuk program MBG, dengan sekitar Rp12 triliun di antaranya diperuntukkan bagi Provinsi Banten.
Gubernur Banten Andra Soni menyambut kebijakan tersebut dengan optimisme. Ia menegaskan bahwa Pemprov Banten siap memastikan seluruh dapur mitra MBG menjalankan standar keamanan pangan yang ketat.
“Dapur mitra harus terbuka. Pemprov dan kabupaten/kota punya tanggung jawab memastikan semuanya sesuai standar, apalagi nanti akan ber-ISO,” tegasnya.
Andra juga mengungkapkan, sejak Januari hingga Oktober 2025, telah terjadi tiga kasus khusus terkait pelaksanaan MBG di Banten. Namun, seluruhnya berhasil ditangani dengan cepat oleh tim daerah.
“Kami berharap ke depan penanganan bisa lebih baik lagi, sehingga tidak ada lagi kejadian serupa di wilayah kami,” ujarnya.
Saat ini di Provinsi Banten sudah beroperasi 385 dapur MBG yang melayani sekitar 1,3 juta penerima manfaat. Jumlah tersebut akan terus bertambah hingga mencapai 1.300 dapur, termasuk di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
“Program ini bukan sekadar bagi makanan, tapi investasi untuk membangun generasi sehat dan kuat,” pungkas Andra.
Reporter: Rostinah
