SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Komisi III DPRD Provinsi Banten menyoroti lemahnya kinerja pengelolaan aset milik daerah dan mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk mengambil langkah serius dalam optimalisasi aset.
Sorotan ini muncul mengingat banyaknya aset Pemprov yang terbengkalai.
RelatedPosts
Anggota Komisi III DPRD Banten, Syihabuddin Hasyim, menegaskan persoalan aset sudah menjadi masalah klasik yang hingga kini belum dibenahi secara menyeluruh. Menurutnya, sebagian besar aset daerah hanya berhenti pada pencatatan administratif tanpa upaya nyata dalam memaksimalkan pemanfaatannya.
“Kita punya banyak tanah, gedung, dan fasilitas lain, tetapi sebagian besar tidak menghasilkan apa-apa. Nilainya mungkin triliunan, tetapi kontribusi ke kas daerah sangat kecil, bahkan hanya sekitar satu persen. Ini membuktikan ada masalah serius dalam manajemen aset,” kata Syihabuddin, Senin 1 Desember 2025.
Ia menyebut banyak aset daerah dibiarkan terbengkalai, mulai dari gedung yang tidak digunakan hingga kendaraan dinas yang hanya terparkir bertahun-tahun dan rusak. Padahal, aset-aset tersebut dapat memberikan pemasukan melalui kerja sama pemanfaatan atau skema lain yang melibatkan pihak ketiga.
“Ada aset yang seharusnya bisa dikerjasamakan dengan swasta. Dengan demikian, daerah mendapat benefit tanpa harus mengeluarkan biaya besar. Tetapi yang terjadi, aset kita seperti tidak berkembang dan tidak berkontribusi,” ujarnya.
Syihabuddin menambahkan, keterbatasan anggaran untuk perawatan atau pengembangan aset tidak boleh menjadi alasan pembiaran. Ia menilai kerja sama dengan pihak ketiga merupakan opsi realistis, sejalan dengan arahan pemerintah pusat agar daerah tidak hanya mengandalkan pendapatan dari pajak.
Politisi Golkar ini juga menyoroti kondisi keuangan daerah yang stagnan. Menurutnya, kemampuan APBD Banten semestinya bisa mencapai Rp13 triliun, bahkan pernah mencapainya, namun saat ini hanya berada di kisaran Rp10 triliun. Itu pun terjadi defisit antara pendapatan dan belanja daerah.
“Ada penurunan dan kondisi keuangan kita tidak sedang baik-baik saja. Pajak stagnan karena kita hanya punya tujuh jenis pajak dan tidak boleh menciptakan pajak baru. Maka satu-satunya jalan adalah mengoptimalkan aset,” tegasnya.
Ia mengusulkan agar Pemprov melakukan evaluasi menyeluruh untuk menentukan aset yang layak dipertahankan, dimanfaatkan, dikerjasamakan, atau bahkan dilelang.
“Kita harus tahu mana aset yang punya potensi kerja sama dengan pihak swasta, mana yang layak dilelang karena tidak produktif. Ini soal manajemen aset. Panggil kepala dinas dan minta data lengkap aset yang berpotensi menghasilkan pendapatan,” pungkasnya.
Editor: Mastur Huda
