CILEGON, RADARBANTEN.CO.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon berencana mencanangkan program penanaman sejuta pohon sebagai salah satu upaya menekan risiko banjir yang kerap melanda sejumlah wilayah.
Program tersebut diklaim sebagai langkah pemulihan lingkungan sekaligus meningkatkan daya serap air, terutama di kawasan hulu.
RelatedPosts
Namun, rencana tersebut mendapat catatan kritis dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi). Staf Program Walhi Jakarta, Cholis, menilai penanaman pohon memang merupakan langkah positif, tetapi tidak boleh dilakukan secara serampangan dan bersifat simbolik semata.
“Penanaman itu baik, tapi harus dilihat ekosistem aslinya. Harus merujuk pada tanaman endemik yang sudah ‘digambar’ oleh alam sebelumnya, bukan sekadar tanam pohon lalu selesai,” ujar Cholis.
Menurutnya, program penanaman sejuta pohon berpotensi hanya menjadi solusi tambal sulam jika tidak dibarengi dengan penghentian aktivitas ekstraktif yang merusak lingkungan. Ia menegaskan, selama eksploitasi lingkungan masih terus berlangsung, banjir di Cilegon akan tetap berulang setiap tahun.
“Penanaman ini ibarat obat. Tapi selama aktivitas ekstraktivisme masih jalan, banjir Cilegon akan tetap ada karena akar masalahnya tidak disentuh,” tegasnya.
Cholis juga menyoroti belum adanya kesimpulan komprehensif terkait penyebab banjir di Cilegon yang dikaji secara multidisipliner. Ia menilai pemerintah belum berani secara terbuka menyampaikan hasil kajian ilmiah yang melibatkan berbagai disiplin ilmu.
“Sampai hari ini, kita belum berani menyimpulkan penyebab banjir berdasarkan kajian multidisiplin ilmu pengetahuan. Karena itu, pemerintah harus transparan dalam perencanaan tata ruang yang berbasis akademik dan pengetahuan lokal,” katanya.
Walhi pun mendorong agar kebijakan penanganan banjir di Cilegon tidak berhenti pada program-program populis.
Editor: Bayu Mulyana
