SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Sekretaris Komisi V DPRD Banten, Rifky Hermiansyah memberikan respon atas kasus suspek campak di Provinsi Banten pada awal tahun 2026. Dimana, kasusnya sudah mengarah ke Kejadian Luar Biasa (KLB) dengan adanya 2.000 kasus suspek campak.
Rifky menegaskan bahwa legislatif tidak akan tinggal diam. Ia menyatakan dalam waktu dekat akan memanggil jajaran Dinas Kesehatan Provinsi Banten untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP).
“Kami di DPRD sangat memperhatikan lonjakan angka suspect yang mencapai 2.000 kasus dalam tiga bulan pertama di 2026 ini. Kami akan segera memanggil Dinkes Banten untuk memaparkan sejauh mana kesiapan mereka di lapangan,” ujar Rifky, Senin 16 Maret 2026.
Politisi Gerindra ini menekankan bahwa fokus utama pengawasan dewan adalah pada ketersediaan logistik medis. Menurutnya, jangan sampai saat masyarakat membutuhkan, stok obat-obatan atau vaksin justru mengalami kekosongan di Puskesmas maupun posko kesehatan.
“Kami ingin memastikan ketersediaan obat-obatan campak dan vaksin MR mencukupi untuk seluruh wilayah Banten, terutama di daerah zona merah seperti Pandeglang dan Tangerang. Jangan sampai ada kendala stok di tengah ancaman KLB ini,” tegasnya.
Selain masalah obat, Rifky juga menyoroti efektivitas 94 posko kesehatan yang didirikan untuk jalur mudik. Ia berharap posko tersebut benar-benar berfungsi sebagai benteng pertahanan pertama penyebaran virus, bukan sekadar simbolis.
“DPRD mendukung langkah antisipasi mudik, namun konsistensi tenaga medis di posko-posko tersebut akan kami pantau ketat. Kami tidak ingin Banten kecolongan hanya karena masalah distribusi obat yang terhambat atau koordinasi yang lemah,” pungkas Rifky.
Editor: Abdul Rozak
