SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Jalur pelayaran Selat Sunda kini menjadi sorotan sebagai sumber baru penerimaan negara. Pengurus DPP PKS, Budi Prajogo, mendorong pemerintah mengoptimalkan jalur strategis internasional tersebut melalui skema Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Budi menyebut Selat Sunda adalah salah satu choke point atau titik sempit pelayaran dunia dengan lalu lintas kapal yang sangat tinggi. Berdasarkan data per Februari 2021, tercatat sekitar 4.100 kapal melintas dalam sebulan atau rata-rata 130 hingga 150 kapal per hari.
“Indonesia punya choke point pelayaran sibuk dunia. Sudah saatnya kita menghitung kontribusi yang bisa diberikan kepada penghasilan negara,” ujar Budi, Kamis, 26 Maret 2026.
Ia menilai kepadatan ini menunjukkan potensi ekonomi yang belum tergarap maksimal. Budi berharap pemerintah segera menyusun strategi agar Selat Sunda tidak hanya menjadi lintasan, tetapi memberikan nilai tambah nyata bagi ekonomi nasional.
“Perlu ada semacam rest area atau PNBP untuk kapal-kapal niaga besar yang melewati selat tersebut. Bisa juga dalam bentuk lain yang tidak melanggar hukum internasional, misalnya rest area,” tutur Budi yang juga anggota DPRD Banten.
Sebelumnya, Gubernur Banten, Andra Soni, telah mengusulkan agar pelabuhan di Banten dapat diaktifkan sebagai pelabuhan ekspor-impor barang umum. Usulan ini disampaikan sebagai langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.
Andra Soni berharap aktivasi jalur logistik tersebut terus menyasar pelabuhan di Banten. Menurutnya, Banten dianugerahi posisi geografis yang sangat strategis, dan sejarah pembangunan infrastruktur Indonesia, seperti Jalan Raya Pos, bermula dari wilayah ini. Keberadaan Selat Sunda dan pelabuhan di sekitarnya merupakan bagian penting dari alur pelayaran dan perdagangan internasional.
“Insya Allah, delapan persen pertumbuhan ekonomi nasional akan tercapai dimulai dari Provinsi Banten,” ujar Andra Soni optimistis.*
Editor : Krisna Widi Aria
