KOTA TANGSEL, RADARBANTEN.CO.ID – Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie mengakui tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) pada APBD tahun anggaran 2025 sebesar Rp478 miliar karena keterlambatan pelaksanaan program. Tingginya Silpa mendapatkan sorotan sejumlah Fraksi di DPRD Kota Tangsel pada rapat paripurna pekan lalu.
Benyamin mengatakan, besarnya Silpa APBD 2025 karena terlambatnya pelaksanaan program-program pembangunan sesuai jadwal. “Silpa sebesar Rp478 miliar di APBD 2025 karena keterlambatan pelaksanaan program kegiatan,” ungkap Benyamin dalam rapat paripurna yang mengagendakan jawaban Wali Kota terhadap pandangan seluruh Fraksi DPRD Kota Tangsel, Senin, 22 Juni 2026.
Selain keterlambatan program, Benyamin juga menyampaikan bahwa kondisi tersebut juga dipengaruhi oleh beberapa faktor lain. Misalnya, proses administrasi perencanaan dan pengadaan, penyesuaian teknis pelaksanaan kegiatan, dinamika perubahan kebijakan, serta proses lelang yang tidak selalu dapat berjalan sesuai jadwal.
“Serapan anggaran seperti ini memang cenderung rendah di awal tahun, tapi meningkat signifikan di akhir tahun. Ini merupakan tantangan yang harus terus diperbaiki,” jelas Benyamin. Menurutnya, Pemkot Tangsel telah mengambil langkah-langkah guna meminimalisir Silpa dengan melakukan serapan anggaran lebih maksimal. Di antaranya melalui percepatan proses pengadaan sejak awal tahun, penyusunan rencana penarikan dana yang lebih disiplin, penguatan monitoring triwulanan pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta evaluasi berkala terhadap progres fisik dan keuangan.
Benyamin menambahkan, Silpa tidak bisa dimaknai secara khusus sebagai kelemahan dalam menyerap anggaran. Lantaran Silpa juga terjadi karena adanya pelampauan Pendapatan Asli Daerah (PAD), adanya efisiensi belanja, dan pengadaan proyek yang lebih rendah dari pagu.
Ia memastikan, Silpa sebesar Rp478 miliar tahun 2025 akan digunakan secara maksimal sebagai sumber pembiayaan pada APBD Perubahan tahun 2026. “Terutama untuk mendukung program prioritas seperti penanganan banjir, perbaikan infrastruktur jalan, penguatan layanan kesehatan dan pendidikan, serta program strategis lainnya yang membutuhkan percepatan pelaksanaan,” tegasnya.
“Pemerintah daerah terus berkomitmen untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi PAD secara kreatif, inovatif, dan berkeadilan,” tambahnya lagi.
Editor : Rostinah
