SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Realisasi pendapatan Provinsi Banten hingga pertengahan 2026 masih jauh dari target. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran terhadap potensi defisit APBD 2026, terutama karena penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang menjadi tulang punggung Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum sesuai harapan.
Berdasarkan data Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Banten per 20 Mei 2026, dari target pendapatan sebesar Rp10,08 triliun, realisasi baru mencapai Rp3,26 triliun atau 32,34 persen.
Anggota Komisi V DPRD Provinsi Banten, Budi Prajogo, mengatakan kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan DPRD.
“Secara umum ada situasi tidak tercapainya pajak daerah di enam bulan pertama tahun anggaran 2026 yang disebabkan oleh penurunan pembayaran PKB,” kata Budi, Senin 13 Juli 2026.
Menurutnya, DPRD mendorong pelaksanaan operasi patuh pajak kendaraan bermotor dan perluasan pelayanan pembayaran pajak hingga ke desa bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota.
Budi menjelaskan, APBD 2026 sejak awal memang telah diproyeksikan mengalami defisit. Dalam KUA-PPAS, pendapatan daerah diperkirakan sebesar Rp9,947 triliun, sedangkan belanja daerah melebihi Rp10 triliun sehingga terbentuk defisit sekitar Rp57 miliar.
Ia berharap pemerintah pusat memberikan relaksasi terhadap Transfer ke Daerah (TKD) yang mengalami pemotongan.
“Kita berharap ada relaksasi dari pemerintah pusat terkait TKD. Kalau tidak ada, maka APBD Perubahan akan berisi justifikasi atas efisiensi lagi,” ujarnya.*
Editor : Krisna Widi Aria
