KOTA TANGERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Tangerang dipercaya menjadi salah satu percontohan nasional dalam penerapan Organisasi Berbasis Wilayah Tahap I.
Program tersebut merupakan bagian dari transformasi pelayanan dan organisasi yang digagas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk mempercepat sekaligus meningkatkan kualitas layanan pertanahan kepada masyarakat.
Transformasi tersebut diluncurkan bertepatan dengan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, Senin, 17 Agustus 2026.
Kantah Kota Tangerang menjadi salah satu dari 10 daerah yang ditunjuk sebagai proyek percontohan atau pilot project nasional dalam penerapan Organisasi Berbasis Wilayah Tahap I.
Kepala Kantah Kota Tangerang, Tardi, mengatakan penunjukan tersebut dinilai strategis mengingat Kota Tangerang memiliki karakteristik wilayah perkotaan dengan aktivitas ekonomi, pembangunan, serta transaksi pertanahan yang tinggi.
Kondisi tersebut membutuhkan tata kelola pelayanan pertanahan yang semakin cepat, terintegrasi, dan responsif.
“Penunjukan ini bukan hanya sebuah penghargaan, tetapi juga kepercayaan dan tanggung jawab untuk menjadi salah satu contoh implementasi yang dapat memberikan pembelajaran bagi kantor pertanahan lainnya secara nasional,” ujar Tardi saat dihubungi melalui telepon, Rabu, 19 Agustus 2026.
Menurutnya, Kantah Kota Tangerang juga memiliki pengalaman dalam transformasi pelayanan dan digitalisasi pertanahan. Modal tersebut menjadi salah satu faktor pendukung dalam penerapan organisasi berbasis wilayah.
Melalui sistem baru ini, lanjut Tardi, pelayanan tidak lagi hanya berorientasi pada struktur seksi tematik. Pendekatan pelayanan diarahkan berdasarkan wilayah, dengan kepala seksi memiliki tanggung jawab terhadap fungsi pertanahan di wilayah masing-masing, termasuk penyelesaian layanan dan sengketa.
Tardi menuturkan, kesiapan sumber daya manusia (SDM) menjadi bagian penting dalam proses transformasi. Kantah Kota Tangerang melakukan penguatan kompetensi, pemahaman terhadap proses bisnis baru, kemampuan digital, serta koordinasi dan kolaborasi antarunit.
“Transformasi organisasi tidak cukup hanya dengan mengubah struktur atau mekanisme kerja, tetapi yang paling penting adalah mengubah cara berpikir dan budaya kerja,” katanya.
Meski demikian, penerapan sistem baru tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya terkait pemahaman kepala seksi yang tidak memiliki latar belakang keilmuan dan pengalaman di bidang pengukuran.
Kantah Kota Tangerang juga terus mengevaluasi pembagian tugas, beban kerja, kompetensi, serta kebutuhan SDM agar penerapan organisasi berbasis wilayah dapat berjalan efektif.
Terkait dampaknya kepada masyarakat, Tardi mengatakan perubahan pelayanan belum dapat dirasakan secara penuh karena implementasi proyek percontohan tersebut masih berlangsung dalam waktu yang sangat singkat.
“Perubahan pelayanan belum dirasakan secara langsung oleh masyarakat karena waktu pelaksanaan masih tergolong singkat, kurang dari dua hari,” ujarnya.
Ia menegaskan, transformasi organisasi membutuhkan proses dan evaluasi berkelanjutan. Kantah Kota Tangerang akan memastikan perubahan di internal organisasi tidak justru menjadi hambatan atau bottleneck dalam pelayanan.
“Indikator keberhasilannya bukan semata-mata kapan struktur baru selesai diterapkan, tetapi kapan masyarakat benar-benar merasakan pelayanan yang lebih cepat, mudah, transparan, dan pasti,” tegasnya.
Selain Organisasi Berbasis Wilayah, ATR/BPN juga menerapkan layanan Pengukuran Terjadwal secara serentak di 446 Kantor Pertanahan di Indonesia.
“Dengan prinsip First In, First Out (FIFO), pemohon mendapatkan kepastian jadwal pengukuran maksimal tujuh hari,” katanya.
Selanjutnya, pemrosesan hasil pengukuran hingga penerbitan Peta Bidang Tanah (PBT) ditargetkan selesai dalam lima hari. Dengan demikian, keseluruhan proses dapat diselesaikan paling lambat 12 hari kerja.
Tardi mengajak masyarakat Kota Tangerang untuk turut mendukung transformasi tersebut dengan memanfaatkan kanal pelayanan dan informasi resmi, melengkapi persyaratan sesuai ketentuan, serta memberikan kritik dan masukan terhadap pelayanan pertanahan.
“Keberhasilan transformasi pelayanan pertanahan tidak diukur dari seberapa baik organisasi berubah di atas kertas, tetapi dari seberapa besar perubahan tersebut memberikan kemudahan dan kepastian bagi masyarakat. Itu yang menjadi komitmen Kantah Kota Tangerang,” tutupnya.
Reporter: Syaiful Adha – Editor: Aas Arbi
