KOTA TANGSEL, RADARBANTEN.CO.ID – Sejumlah fraksi DPRD Kota Tangerang Selatan memberikan catatan terhadap Rancangan Perubahan APBD (APBD-P) Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2026.
Fraksi PDI Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrat, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyoroti efektivitas belanja, optimalisasi pendapatan, hingga penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
Fraksi PDI Perjuangan menjadi salah satu fraksi yang menyoroti kenaikan belanja daerah. Dalam Nota Keuangan Perubahan APBD 2026, belanja daerah meningkat dari Rp4,859 triliun menjadi Rp5,247 triliun.
Kenaikan tersebut mencapai Rp387,937 miliar atau sekitar 7,98 persen. Fraksi PDIP meminta penambahan anggaran tersebut memiliki korelasi yang kuat dengan kebutuhan masyarakat.
“Besarnya anggaran bukan menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan APBD. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus mampu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Ledy MP Butar Butar dalam rapat paripurna di gedung DPRD Tangsel, Senin (7/9/2026).
Menurut Ledy, APBD harus mampu menghasilkan perubahan yang dirasakan langsung warga, mulai dari perbaikan jalan, penataan lingkungan, peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan, hingga penguatan perlindungan sosial serta kesempatan ekonomi.
Karena itu, PDIP meminta setiap penambahan anggaran dijelaskan secara terbuka, termasuk urgensi, target output dan outcome, lokasi pelaksanaan, kelompok penerima manfaat, serta indikator keberhasilannya.
“Jangan sampai APBD besar, tetapi manfaat yang dirasakan masyarakat justru kecil,” tegasnya.
Fraksi PKB menyoroti penggunaan SiLPA Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp478,59 miliar untuk menutup selisih pendapatan dan belanja pada APBD-P 2026.
Dalam APBD-P 2026, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp4,768 triliun, sedangkan belanja mencapai Rp5,247 triliun. Selisih sekitar Rp478,59 miliar tersebut ditutup melalui penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SiLPA 2025.
Nilai penerimaan pembiayaan tersebut meningkat dari Rp403,90 miliar menjadi Rp478,59 miliar atau naik 18,49 persen.
Ketua Fraksi PKB, Muthmainnah, mengatakan SiLPA tidak selalu menunjukkan persoalan karena dapat terbentuk akibat pendapatan yang melampaui target maupun efisiensi belanja.
Namun, perbedaan antara anggaran dan realisasi belanja perlu dijelaskan. Pada 2025, pendapatan daerah yang ditargetkan Rp4,899 triliun terealisasi Rp5,043 triliun. Sementara itu, belanja yang dianggarkan Rp5,009 triliun hanya terealisasi Rp4,675 triliun.
Kondisi tersebut membuat proyeksi defisit Rp110,30 miliar berbalik menjadi surplus Rp368,30 miliar. Setelah memperhitungkan pembiayaan neto, terbentuk SiLPA Rp478,59 miliar.
“Yang perlu dijelaskan adalah apakah anggaran yang tidak terealisasi disebabkan perubahan kebijakan, persoalan pengadaan, ketidaksiapan kegiatan, atau memang merupakan hasil efisiensi,” ujar Muthmainnah.
Ia menilai SiLPA harus menjadi bahan evaluasi terhadap kualitas perencanaan dan kemampuan pemerintah menjalankan program.
“SiLPA harus menjadi cermin untuk melihat apakah perencanaan APBD sebelumnya sudah tepat dan apakah program telah disusun secara matang sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” terangnya.
Fraksi Partai Demokrat turut meminta Pemkot Tangsel memaparkan organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi penyumbang SiLPA terbesar.
Anggota Fraksi Demokrat, H. Yanto, mengatakan informasi tersebut diperlukan untuk mengevaluasi pelaksanaan anggaran dan memastikan dana publik tidak berhenti tanpa memberikan manfaat.
Fraksi Demokrat mencatat realisasi Belanja Modal 2025 mencapai 93,26 persen, sedangkan Belanja Tidak Terduga terealisasi 73,55 persen.
“Uang rakyat harus berputar untuk rakyat, bukan mengendap di bank,” ujar Yanto.
Di sisi pendapatan, Demokrat mengapresiasi capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tangsel yang mencapai Rp3,19 triliun atau 107,34 persen. Namun, pendapatan transfer hanya terealisasi 96,13 persen.
Karena itu, Demokrat meminta pemerintah menjelaskan kendala yang menyebabkan target transfer dari pemerintah pusat maupun provinsi tidak tercapai sepenuhnya, termasuk dampaknya terhadap program pembangunan.
Fraksi Demokrat juga menyoroti investasi jangka panjang dan kinerja BUMD. Evaluasi diperlukan agar penyertaan modal dan aset daerah mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian serta pendapatan Tangsel.
Sementara itu, Fraksi PSI menyoroti kenaikan belanja daerah sebesar Rp387,937 miliar. Menurut PSI, kenaikan tersebut harus diimbangi dengan kemampuan pemerintah meningkatkan pendapatan.
Total pendapatan daerah dalam APBD-P 2026 meningkat 7,03 persen atau Rp313,241 miliar, dari Rp4,455 triliun menjadi Rp4,768 triliun.
PSI juga mencermati kenaikan PAD sebesar 7,91 persen atau Rp243,215 miliar.
Sektor pajak menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi sekitar 83 persen, sedangkan retribusi daerah sekitar 2 persen.
Anggota Fraksi PSI, Ferdiansyah, mendorong OPD penghasil retribusi meningkatkan penerimaan, terutama dari pengelolaan pasar, pelayanan kebersihan, serta perizinan pemanfaatan ruang dan penggunaan sarana tertentu.
“Optimalisasi pungutan retribusi harus dilakukan secara masif, konsisten, transparan dan akuntabel guna memastikan kenaikan sektor retribusi lebih optimal,” ujar Ferdiansyah.
PSI juga meminta tambahan anggaran diarahkan pada program prioritas yang berdampak langsung kepada masyarakat, terutama infrastruktur fisik, pelayanan kesehatan, dan pemenuhan layanan dasar.
Dengan waktu pelaksanaan yang tersisa sekitar empat bulan hingga akhir Desember 2026, PSI mengingatkan pemerintah agar tidak menambah anggaran untuk program yang tidak memiliki kesiapan pelaksanaan.
Reporter: Syaiful Adha – Editor: Aas Arbi
