SERANG,RADARBANTEN.CO.ID- Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Serang berkomitmen akan mengawal anggaran yang diusulkan oleh Badan Penanggunalangan Bencana Daerah (BPBD) untuk Early Warning System (EWS) serta fasilitas untuk penanganan kebencanaan.
Program tersebut akan dikawal agar masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Serang tahun 2027.
Ketua DPRD Kabupaten Serang, Bahrul Ulum, menilai minimnya sistem peringatan dini menjadi kelemahan utama BPBD dalam melakukan mitigasi, terutama saat erupsi Gunung Anak Krakatau dan bencana lainnya terjadi.
“Ternyata BPBD itu memiliki kekurangan-kekurangan terhadap early warning system kebencanaan. Baik tsunami, kemudian pergeseran tanah, longsor dan lain sebagainya,” katanya, Kamis 10 September 2026.
Ia menegaskan proses mitigasi tidak akan maksimal jika BPBD tidak memiliki EWS. Maka dari perlu adanya penguatan untuk hal tersebut.
“Bagaimana kemudian bisa memitigasi masyarakat untuk persoalan kebencanaan kalau EWS sendiri tidak dimiliki oleh BPBD. Salah satu indikasi BPBD mengetahui akan adanya terjadi kebencanaan itu kan dari EWS itu,” ujarnya.
Ulum mengaku Banggar belum bisa memastikan berapa besar anggaran yang dibutuhkan. Data detail jumlah titik, jenis bencana, dan harga peralatan masih akan dikoordinasikan bersama BPBD. Namun ia berjanji akan mengawal penganggaran EWS.
“Karena kan EWS itu bukan hanya tsunami, termasuk banjir juga ada, kemudian pergeseran tanah juga ada. Apakah setiap jenis kebencanaan itu EWS-nya berbeda-beda atau memang dalam satu alat tapi untuk bisa mendeteksi beberapa jenis kebencanaan, kita akan lihat secara detail nanti,” tegasnya.
Selain persoalan EWS, DPRD juga menyoroti minimnya peralatan dan personil BPBD. Ia mencontohkan kondisi mobil pemadam kebakaran yang banyak mengalami kerusakan.
“Dan kemarin hasil diskusi pada saat rapat dengar pendapat dengan BPBD, bukan hanya persoalan peralatan dan perlengkapan termasuk juga personil. Personil juga memang dibutuhkan. Nah, cuma untuk di sisi lain personilnya minim, di sisi lain juga kita punya agenda menekan biaya belanja pegawai,” ungkapnya.
Untuk mengatasi kekurangan personil, DPRD dan BPBD tengah membahas skema relawan kebencanaan. Relawan tidak digaji bulanan, melainkan hanya diaktifkan dan dianggarkan saat terjadi bencana.
“Jadi tidak diberikan honor atau gaji setiap bulan selama 1 tahun full, tapi memang mereka dibaktikan pada saat terjadi kebencanaan sebagai relawan BPBD yang hitungannya adalah pada saat mereka kerja di lokasi-lokasi kebencanaan,” ujarnya.
Bahrul juga mendorong agar adanya anggaran untuk perlengkapan keselamatan petugas atau safety gear harus menjadi perhatian.
“Jangan sampai kemudian peralatannya dipenuhi untuk kendaraannya, tapi safety man-nya kan juga tetap harus kita perhatikan. Baju mereka juga memang baju khusus yang digunakan untuk di lokasi-lokasi dengan suhu kepanasan berapa derajat, kan mereka punya spesifikasi sendiri. Kita akan dorong itu,” katanya.
Dengan kondisi tersebut, Banggar DPRD Kabupaten Serang menilai penguatan anggaran BPBD sangat mendesak agar penanganan bencana di wilayah pesisir dan rawan bencana bisa lebih cepat dan tepat.
Sehingga dengan demikian, bencana yang terjadi bisa diminimalisir dampaknya dengan adanya EWS dan penanganan kebencanaan bisa dilakukan dengan maksimal karena peralatan yang lengkap dan aman.
