SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten telah memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 587.670 pekerja rentan melalui pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Perlindungan tersebut menjadi bagian dari program Banten Ramah yang digagas Gubernur Banten Andra Soni untuk memperluas jaring pengaman sosial bagi pekerja yang memiliki keterbatasan ekonomi.
RelatedPosts
Strategi perlindungan tersebut dipaparkan Andra Soni dalam Wawancara Nasional Jamsostek Award 2026 di Pullman Jakarta Indonesia Thamrin CBD, Jakarta Pusat, Senin (12/10/2026).
Andra Soni mengatakan, jaminan sosial ketenagakerjaan tidak sekadar berkaitan dengan jumlah kepesertaan, tetapi juga upaya memastikan pekerja memperoleh perlindungan ketika menghadapi risiko pekerjaan maupun kehilangan pencari nafkah.
“Bagi kami, jaminan sosial ketenagakerjaan bukan sekadar angka kepesertaan. Ini adalah komitmen untuk memastikan setiap pekerja, apa pun status pekerjaannya, memiliki perlindungan ketika risiko datang,” kata Andra Soni.
Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan per 30 September 2026, jumlah pekerja yang tercatat dalam data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) di Banten mencapai 5.383.323 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.896.676 pekerja telah terlindungi melalui program Universal Coverage Jamsostek (UCJ), atau sekitar 53,81 persen.
Sementara itu, dari potensi 1.833.809 pekerja rentan kelompok Desil 1–5 di Banten, sebanyak 587.670 orang atau 32,05 persen telah memperoleh perlindungan melalui pembiayaan APBD.
Kebijakan tersebut diperkuat melalui Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Salah satu strategi Banten Ramah adalah memberikan perlindungan kepada 100 pekerja rentan di setiap desa. Pada 2026, program tersebut menyasar 1.238 desa dengan potensi penerima mencapai 123.800 pekerja.
Hingga akhir September 2026, sebanyak 15 desa telah terdaftar dengan total 1.500 pekerja terlindungi. Adapun 371 desa dengan potensi 37.100 pekerja masuk dalam proses implementasi pada Oktober 2026.
Sasaran program mencakup berbagai kelompok pekerja, antara lain petani, nelayan, pekerja kebersihan, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), marbot, guru mengaji, hingga pemandi jenazah.
Pemprov Banten memprioritaskan perluasan perlindungan di Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kota Serang, dan Kabupaten Serang.
Andra Soni menegaskan, pembangunan daerah perlu diiringi perlindungan sosial bagi masyarakat yang menghadapi risiko ekonomi.
“Melalui Banten Ramah, pemerintah daerah berupaya memastikan pekerja rentan dan keluarganya memiliki jaring pengaman ketika terjadi kecelakaan kerja atau risiko lain yang mengancam keberlangsungan ekonomi keluarga,”tegasnya.
Editor Bayu Mulyana
