SERANG – Alokasi bantuan keuangan (bankeu) dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten ke Pemkab Lebak dipangkas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banten. Berdasarkan usulan Pemkab Lebak, besaran bankeu yang diminta, yakni Rp162 miliar. Namun, kini jumlahnya mengalami penyusutan sebesar Rp37 miliar menjadi Rp125 miliar.

Kemarin (8/12), Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Banten tahun anggaran 2017 bahkan telah disahkan melalui sidang paripurna DPRD Banten di gedung DPRD Banten.

Usai paripurna, Plt Gubernur Banten Nata Irawan menyatakan bahwa pemangkasan bankeu Kabupaten Lebak bukan karena rendahnya serapan 2016 di wilayah yang dipimpin Iti Octavia itu. “Pengurangan itu semata-mata untuk memberikan keseimbangan dana ke daerah lainnya,” kata Nata.

Meski demkian, Nata mengaku, sudah menugaskan Sekda Banten Ranta Suharta untuk memberikan penjelasan ke Bupati Lebak. “Tidak ada itu (punishment serapan bankeu 2016 tidak maksimal-red), tetapi kan diberikan lagi ke daerah lainnya yang sama-sama saling membutuhkan. Kalau soal itu (ada protes), biar Pak sekda saja nanti yang memberikan penjelasan ke Bupati Lebak,” katanya.

Menurutnya, pemangkasan anggaran bankeu untuk Lebak dari Rp162 miliar menjadi Rp125 miliar sudah melalui pembahasan antara TAPD dan Banggar. “Saya rasa itu sudah disesuaikan juga dengan jumlah penduduk dan luasan wilayah,” katanya.

Secara keseluruhan, total RAPBD tahun anggaran 2017 sebesar Rp10,701 triliun. RAPBD itu mengalami perubahan postur dengan adanya usulan melalui nota komisi dan dinamika dalam pembahasan sehingga menghasilkan persetujuan bersama. Perinciannya, pendapatan daerah ditargetkan mencapai Rp9,7 triliun dengan komposisi PAD sebesar Rp5,6 triliun dan dana perimbangan Rp4,1 triliun. Sementara, belanja daerah mencapai Rp10,721 triliun terdiri atas belanja tidak langsung sebesar Rp6,892 triliun dan belanja langsung sebesar Rp 3,829 triliun.

Kata Nata, berdasarkan kondisi tersebut, APBD tahun anggaran 2017 mengalami defisit sebesar Rp930,779 miliar. “Defisit ini akan ditutup dari pembiayaan daerah yang bersumber dari silpa 2016 sebesar Rp1,030 triliun,” katanya.

Sementara itu, Ketua Banggar DPRD Banten Budi Prajogo mengatakan, pemangkasan bankeu di delapan kabupaten kota sudah final dan tidak bisa dilakukan perubahan. “Ini sudah final dan sekarang hasil paripurna atas RAPBD Banten 2017 akan dikonsultasikan ke Kemendagri. Sesuai dengan ketentuan 14 hari kerja paling lama, evaluasi itu sudah selesai,” jelasnya.

Ia berharap, evaluasi Kemendagri tidak membutuhkan sampai 14 hari. Sebab, batas waktu pengesahan RAPBD sampai dengan Januari 2017. “Keterlambatan penetapan APBD 2017. Ini bukan di kami atau di TAPD, tetapi memang pembahasan harus disesuaikan dengan SOTK Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah,” kata politikus PKS ini.

Banggar dan TAPD sepakat melakukan pemangkasan bankeu ke Lebak dari Rp162 miliar menjadi Rp125 miliar dan menambahkan ke Kabupaten Pandeglang dari Rp60 miliar menjadi Rp70 miliar. Sebabnya, serapan bankeu Lebak pada tahun sebelumnya kurang maksimal. “Pengurangan anggaran tersebut dikarenakan kurang maksimalnya serapan anggaran bantuan keuangan dari provinsi,” kata anggota DPRD Banten dapil Lebak ini. (Supriyono/Radar Banten)