CILEGON – Pemkot Cilegon siap membeli lahan Administration Building (ADB) milik PT Krakatau Steel (Persero) Tbk dengan menganggarkan uang muka pada APBD sebesar Rp1 miliar.
Sebelumnya, KS telah sepakat untuk meminjamkan lahan ADB kepada Pemkot Cilegon untuk dibangun Alun-alun. Namun, kesepakatan kedua instansi masih harus menunggu fatwa hukum dari Kejaksaan Agung (Kejagung) agar tidak timbul masalah di kemudian hari.
Anggota Komisi III DPRD Cilegon Rahmatulloh mengungkapkan bahwa Pemkot sebetulnya sedang mengincar lahan ADB. Bukan sekadar pinjam pakai, tetapi agar dikuasai sepenuhnya. “Lahan PT KS akan dibeli oleh Pemkot. Sudah dianggarkan sekitar Rp1 miliar oleh Pemkot,” katanya, Kamis (8/12), sebagaimana diberitakan Radar Banten hari ini.
Politikus Partai Demokrat itu tidak mempermasalahkan rencana Pemkot yang akan melakukan pinjam pakai lahan ADB. Terlebih kedua belah pihak sudah sepakat untuk dilakukan pinjam pakai. “Ini penting agar tidak ada masalah di kemudian hari,” terangnya.
Selain lahan ADB, Pemkot pun tertarik untuk membeli lahan Setda, DPRD, serta lahan PT KS yang lain yang telah disepakati bersama. “Sekarang tinggal menunggu MoU antara PT KS dengan Pemkot dari PT KS. Sambil menunggu perjanjian kerja samanya, sementara lahan tersebut digunakan dengan sistem pinjam pakai,” imbuhnya.
Informasinya, kata dia, pembelian lahan PT KS dilakukan di bawah harga nilai jual objek pajak (NJOP). “Bukan di bawah NJOP yang sekarang, melainkan NJOP yang lama,” ungkapnya.
Rahmatulloh meminta agar surat perjanjian kerja sama itu jelas. Apakah memang menggunakan pinjam pakai atau nanti dibeli. “Apa pun nanti keputusannya, secepatnya harus sudah ada kepastian soal kerja sama tersebut,” imbuhnya.
Sekretaris Komisi III DPRD Kota Cilegon Nurrotul Uyun mengatakan, merujuk kepada salinan lampiran Peraturan Menterin BUMN Nomor: Per-13/MBU/09/2014 tentang pedoman pendayagunaan aset tetap BUMN di dalam bab III pendayagunaan aset tetap bagian I cara pendayagunaan aset tetap dapat dilakukan antara lain dengan pinjam pakai.
“Pendayagunaan aset tetap dengan cara pinjam pakai dilakukan sesuai ketentuan internal perusahaan. Yaitu harus berdasarkan kajian bisnis yang lebih menguntungkan. Kemudian, harus dilakukan dalam rangka kepentingan BUMN yang lebih besar,” katanya.
Uyun mempertanyakan, apakah benar penggunaan lahan ADB oleh Pemkot nanti menggunakan sistem pinjam pakai. Jika memang benar sudah ada kesepakatan, hal itu harus ditunjukkan dengan adanya surat perjanjian kerja sama antara PT KS dan Pemkot Cilegon. “Ini penting lantaran sebagai dasar menindaklanjuti rencana pembangunan alun-alun,” terang Ketua Fraksi PKS ini.
Uyun memberikan catatan terhadap kerja sama penggunaan lahan ADB yang akan dibangun alun-alun oleh Pemkot. Terutama terkait waktu dan kompensasi seperti apa yang ditimbulkan dari perjanjian pinjam pakai tersebut.
Kepala Bagian (Kabag) Umum Setda Kota Cilegon Agus Zulkarnain malah mengaku belum mengetahui terkait dianggarkannya dana Rp1 miliar sebagai uang muka pembelian lahan PT KS. “Terus terang saya belum tahu. Ditambah lagi, tahun depan sudah menggunakan OPD (organisasi perangkat daerah) yang baru. Jadi saya memang belum tahu sama sekali,” kilahnya.
Corporate Communication PT KS Edi Dumadi juga mengaku belum mengetahui soal rencana pembelian lahan PT KS oleh Pemkot. “Sementara ini saya belum tahu. Yang baru saya tahu cuma soal pinjam pakai lahan ADB yang akan dibangun alun-alun oleh Pemkot,” tandasnya. (Khoirul Umam/Radar Banten)
