SERANG – Salah satu anggota fraksi partai Demokrat dapil Kota Tangerang, Herry Rumawatine memprotes ketidak jelasan pencairan dana APBD 2017. Protes tersebut dilayangkan karena saat ini sejumlah kegiatan sudah mulai dijalankan.
Protes tersebut Heri sampaikan diakhir jalannya Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Banten masa Persidangan ke I (satu) tahun sidang 2016-2017.
“Soal jadwal kegiatan, sudah disusun sudah dirapatkan di badan musyawarah bahkan sudah dilaksanakan oleh seluruh anggota dewan. Tetapi anggarannya belum bisa dicairkan, padahal itu melekat anggaran dan kegiatan,” katanya seusai rapat Paripurna di DRRD Provinsi Banten, Senin (16/1).
Sementara itu, ia mengaku belum tahu terkait belum jelasnya anggaran yang dapat dicairkan tersebut. “Saya belum tahu makanya ini kenapa, kalau memang masalah perubahan SOTK baru itu kan masalah orangnya, tapi kan sistem berjalan. Yang namanya ketentuan tentu akan terus bergulir siapapun orangnya dan penggantinya. Harusnya itu berjalan tidak boleh terhenti,” katanya.
“Sekarang ini anggota dewan berjalan pakai uangnya sendiri, makanya ini harus dijalankan atau dihentikan. Apa nanti benar diganti atau tidak, makanya ini yang harus saya jelaskan. Karena sampai hari ini belum ada kejelasan dari sekwan maupun dari pimpinan, ini sudah dari tanggal 3 Januari 2017,”tegasnya.
Ia menambahkan, pencairan dana tersebut digunakan contohnya untuk kunjungan kerja, sidak dan hal lain yang seharusnya sesuai ketentuan diberikan anggaran.
Masih ditempat yang sama, terkait hal tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Ranta Suharta mengatakan bahwa, kendala tersebut dikarenakan belum turunnya Peraturan Mendagri No 74 tahun 2016.
“Kendalanya itu dari Mendagri untuk pelantikan SOTK barunya belum turun. Nanti kalau sudah turun baru ada pelantikan. Tergantung secepat apa administrasi nya, saya belum tahu kenapa nya kan ada di Depdagri,”katanya.
“Program belum jalan maka anggaran belum jalan. Anggaran belum jalan karena engga ada orangnya. Orangnya belum jalan karena belum dilantik. Tunggu dilantik dulu, karena ada OPD baru,” katanya. (Wirda)
