SERANG – Perseteruan yang pernah terjadi antara Pemkab Serang dan Pemkot Serang terkait pelimpahan kepemilikan aset sepertinya bakal terulang lagi. Itu lantaran sekira 305 aset yang rencananya dilimpahkan dari Pemkab Serang kepada Pemkot Serang ditolak. Penolakan tersebut dipicu karena belum dilengkapinya persyaratan dokumen kepemilikan aset oleh Pemkab.
Asda II Pemkot Serang Mochamad Poppy Nopriadi mengatakan, pada penyerahan aset tahap kedua ini, Pemkab rencananya melimpahkan 377 aset yang ada di Kota Serang. “Namun, yang diyakini ada dokumennya hanya 70 unit, kemudian bertambah dua menjadi 72 unit,” ujar Poppy di ruang kerjanya, Senin (30/1).
Kata dia, Pemkot tidak akan menerima aset yang tidak dilengkapi dokumennya. Soalnya, pada penyerahan aset tahap pertama beberapa tahun lalu, banyak aset yang tidak dilengkapi dokumen. Akibatnya, aset-aset itu menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) lantaran bernilai Rp0.
Dari 11 ribu aset yang diserahkan Pemkab pada penyerahan aset tahap awal dulu, seluruhnya tidak memiliki nilai. Tahun lalu, Pemkot berhasil melakukan penilaian terhadap seluruh aset tersebut. “Hanya tinggal dua item yang belum,” tutur Poppy.
Ia mengatakan, ke-72 aset yang akan diserahkan itu tinggal menunggu Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah. Apalagi, sebelum dilimpahkan harus melalui proses rapat paripurna terlebih dahulu. Untuk benar-benar memastikan bahwa ke-72 aset itu tak bermasalah dan memiliki dokumen yang lengkap, Pemkot sudah menerima fotokopi dokumen-dokumen aset tersebut.
Dengan begitu, tambah mantan Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemkot Serang ini mengatakan, dokumen aslinya akan diserahkan saat pelimpahan tahap kedua nanti. Diuraikan, aset yang akan diserahkan terdiri atas tanah, gedung dan bangunan, serta mesin dan peralatan. “Dokumen dari alun-alun barat dan rusunawa juga termasuk dari 72 aset tersebut,” ungkapnya.
Ia mengaku, belum mengetahui kapan keseluruhan aset akan diserahkan ke Pemkot. Walaupun berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang, penyerahan aset itu paling lama lima tahun sejak Kota Serang berdiri pada 2007. Sementara, tahun ini usia ibukota Banten itu menginjak sepuluh tahun.
“Kalau Puspemkab Serang baru dibangun 2018, diperkirakan aset berupa perkantoran baru akan diserahkan 2020 mendatang,” ujar Poppy. Padahal, saat ini masih ada lima organisasi perangkat daerah di Pemkot yang mengontrak.
Menanggapi hal itu, Asisten Daerah (Asda) III Pemkab Serang Rif’ah Maftuty yang dikonfirmasi menyatakan, kewenangan soal aset bukan lagi ada di Setda, melainkan sudah berada di bawah kendali Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang dipimpin Fairu Zabadi. Mantan Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BP2KP) itu pun menyarankan wartawan agar menghubungi Fairu yang pernah menjabat sebagai Asda III. “Memang sebelum OPD baru aset masih kewenangan Asda III. Tapi, sekarang Asda III objeknya hanya Setda saja. Sementara aset, fungsinya, BUD-nya ada di sana (BPKAD),” terang mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) tersebut .
Sementara itu, Fairu Zabadi yang dikonfirmasi wartawan melalui sambungan telepon seluler semalam tidak merespons. (Rostina-Nizar S/Radar Banten)
