SERANG – Bank Indonesia menegaskan adanya kewajiban bagi penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) Bukan Bank agar memiliki izin beroperasi. Berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, saat ini memberikan batasan akhir bagi para KUPVA bukan bank yang belum berizin untuk mengajukan izin beroperasinya hingga 7 April 2017 mendatang.

Sementara itu, dari ratusan KUPVA yang tersebar di Provinsi Banten, saat ini baru 59 KUPVA yang sudah mengantongi izin. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Kantor Perwakilan Cabang Bank Indonesia Provinsi Banten Budiharto Setyawan melalui WhatsApp messenger, Kamis (9/2).

“Jumlah KUPVA yang belum mengantongi izin ada di Tangerang Raya sebanyak 15 KUPVA, dan sisanya di Cilegon ada 3. Dari ke 3 di Cilegon itu, yang 1 sedang melengkapi berkas minggu ini disampaikan ke Bank Indonesia, dan yang 2 belum PT,” katanya.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk mempermudah masyarakat melakukan pengecekan terhadap KUPVA yang sudah mengantongi izin atau belum, maka Kantor Perwakilan Cabang Bank Indonesia Provinsi Banten menyediakan aplikasi online yang dengan mudah dapat diunduh di Play Store.

“BI punya aplikasi Mochabanten yang dapat diunduh oleh pengguna Android, hal tersebut bertujuan agar masyarakat hanya dapat bertransaksi di daftar KUPVA yang berizin,” ujarnya.

Menurutnya, kegiatan KUPVA yang berizin dapat menekan tindakan kejahatan seperti pencucian uang dan pendanaan untuk kegiatan teroris. Untuk itu, Bank Indonesia bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), BNN dan Polri dalam mengatasi masalah tersebut.

“Untuk upaya hukum, kami sudah berkoordinasi dengan PPATK, BNN dan Kepolisian. Karena transfer dana di KUPVA tidak boleh menggunakan rekening individu, harus rekening KUPVA itu sendiri,” tandasnya. (Wirda)