SERANG – Walikota Serang Tb Haerul Jaman akan mengkaji kembali alokasi hibah dari APBD Kota Serang tahun ini. Apabila untuk pemborosan, Jaman tak segan mencoret alokasi hibah.
Ia mengatakan, pada dasarnya hibah itu mengalokasikan bantuan, dengan memprioritaskan urusan wajib dan pilihan terlebih dahulu. “Apabila mencukupi baru dialokasikan,” ujar Jaman, Rabu (15/2).
Untuk itu, tambahnya, pemberian bantuan hibah kepada organisasi dan lembaga dilihat kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah. Pemkot Serang tidak akan berlebihan dalam memberikan bantuan.
Terkait dengan alokasi hibah bagi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Serang yang mencapai Rp10 miliar, ia mengaku akan mengkaji kembali program kegiatan yang diusulkan KONI.
“Kami akan lihat dulu programnya untuk apa, pembinaan atau mengejar prestasi,” ujarnya. Bahkan, apabila ada event-event besar maka pemberian hibah dengan nominal besar tak menjadi masalah.
Namun, apabila program yang disampaikan terkesan pemborosan maka ia tidak akan sepakat. Hanya saja apabila untuk pembinaan dan mendorong prestasi maka Pemkot akan mendukung. Apalagi, prestasi tersebut nantinya dapat membanggakan Kota Serang.
Kata Jaman, walaupun rencana alokasi hibah sudah ada, tetapi surat keputusan (SK) Walikota Serang terkait hibah belum ia tanda tangan. “Mungkin saja bisa berubah,” ujarnya.
Asda II Pemkot Serang Mochamad Poppy Nopriadi mengatakan, Walikota mempunyai hak untuk menentukan besaran hibah kepada organisasi dan masyarakat. Selama ini hibah yang dialokasikan berdasarkan usulan dan rekomendasi dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait. Dicontohkan, Palang Merah Indonesia (PMI) mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan (Dinkes).
Kata dia, besarnya alokasi hibah untuk KONI dikarenakan organisasi yang dipimpin Deni Arisandi itu akan menghelat Pekan Olahraga Kota (Porkot) dan persiapan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov). “Tapi belum fiks berapa karena SK-nya masih di Bagian Hukum,” ungkapnya.
Poppy mengatakan, ada juga organisasi yang tidak mendapatkan hibah sejak tahun lalu, yaitu Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) lantaran dualisme kepengurusan. “Tahun lalu kami alokasikan tapi tidak dicairkan karena belum jelas pengurusnya yang mana. Makanya tahun ini juga tidak ada hibah untuk KNPI,” tuturnya.
Untuk proses pencairan hibah, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemkot Serang Imam Rana mengatakan, masih menunggu SK Walikota keluar. Walaupun tidak menargetkan, tetapi diharapkan pencairan dapat dilakukan pada triwulan satu ini. Dalam waktu dekat ini pihaknya juga akan menggelar sosialisasi kepada para penerima hibah dan menyiapkan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD).
Kata dia, tahun ini ada sekira Rp34 miliar dana hibah yang dikucurkan. Selain untuk organisasi, ada juga untuk kegiatan-kegiatan keagamaan dan renovasi sarana peribadatan.
Imam mengatakan, untuk anggaran hibah yang besar maka pencairannya akan dilakukan dua tahap. Tahap pertama 60 persen. “Kalau surat pertanggungjawaban tahap pertama beres, baru dikucurkan lagi yang 40 persen sisanya,” terang Imam.
Sementara itu, ia mengaku tahun ini Kesra tidak mengeluarkan bantuan sosial (bansos) karena tidak ada yang mengajukan. “Tahun sebelumnya masih ada yang mengajukan bansos ke kami. Tahun ini sudah tidak ada, mungkin masyarakat sudah tahu bahwa bansos lebih ke Dinsos (Dinas Sosial-red),” ujar Imam. (Rostina/Radar Banten)
