• Berita Utama
  • Kota Serang
  • Kabupaten Serang
  • Pandeglang
  • Lebak
  • Tangerang
  • Cilegon
  • Hukum
  • Olahraga
  • Humaniora
  • Info Bhayangkara
  • Info Adhyaksa
  • Komunitas
  • Persona
  • SEKAM
  • E-Paper
  • Radar Banten TV
  • Berita Utama
  • Kota Serang
  • Kabupaten Serang
  • Pandeglang
  • Lebak
  • Tangerang
  • Cilegon
  • Hukum
  • Olahraga
  • Humaniora
  • Info Bhayangkara
  • Info Adhyaksa
  • Komunitas
  • Persona
  • SEKAM
  • E-Paper
  • Radar Banten TV
  • Berita Utama
  • Kota Serang
  • Kabupaten Serang
  • Pandeglang
  • Lebak
  • Tangerang
  • Cilegon
  • Hukum
  • Olahraga
  • Humaniora
  • Info Bhayangkara
  • Info Adhyaksa
  • Komunitas
  • Persona
  • SEKAM
  • E-Paper
  • Radar Banten TV
  • Berita Utama
  • Kota Serang
  • Kabupaten Serang
  • Pandeglang
  • Lebak
  • Tangerang
  • Cilegon
  • Hukum
  • Olahraga
  • Humaniora
  • Info Bhayangkara
  • Info Adhyaksa
  • Komunitas
  • Persona
  • SEKAM
  • E-Paper
  • Radar Banten TV
Home Berita Utama

Dahlan Iskan Ajukan Praperadilan Kasus Mobil Listrik

Redaksi by Redaksi
Senin, 27 Februari 2017 09:05
in Berita Utama, Catatan Dahlan Iskan, Featured
Dahlan Iskan Ajukan Praperadilan Kasus Mobil Listrik

Dahlan Iskan (JAWA POS PHOTO)

DAHLAN Iskan berencana mengajukan gugatan praperadilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka pem­buatan prototipe mobil listrik. Ada sejumlah alasan pengajuan praperadilan tersebut. Di antaranya, ada beberapa kejanggalan dalam kasus yang terjadi pada 2013 tersebut.

Kejanggalan yang utama adalah pernyataan Jaksa Agung M. Prasetyo soal penetapan Dahlan sebagai tersangka yang didasarkan pada putusan kasasi Dasep Ahmadi. Dasep merupakan pemilik PT Sarimas Ahmadi Pratama yang melakukan kerja sama pembuatan prototipe mobil listrik dengan tiga perusahaan BUMN.

RelatedPosts

Bantuan Keuangan Desa Banten

Pemprov Banten Kucurkan Bantuan Rp120 Juta untuk 1.238 Desa, Dukung Transformasi Posyandu 6 SPM

Kamis, 19 November 2026 16:27
Buku Referensi Perpustakaan Cilegon

DPRD Cilegon Kritik Perpustakaan Mewah tetapi Minim Buku Referensi

Kamis, 19 November 2026 16:14
Kapolsek Kramatwatu

Kapolsek Kramatwatu Baru Siap Tindak Tegas Truk Tambang yang Langgar Jam Operasional

Kamis, 19 November 2026 16:10
Kecamatan Sepatan Timur

HUT ke-81 PGRI di Sepatan Timur Meriah, Camat Dorong Peningkatan Kualitas Pendidikan

Kamis, 19 November 2026 16:05

Pernyataan jaksa agung itu terbilang aneh karena saat menetapkan Dahlan sebagai tersangka, yang diperoleh kejaksaan hanyalah petikan putusan Dasep. Bukan salinan lengkap putusan.

Yusril Ihza Mahendra, pengacara Dahlan yang juga ahli hukum tata negara, menilai hal tersebut menyalahi ketentuan pasal 270 KUHAP. “Yang menjadi dasar Kejagung itu hanya petikan putusan. Itu sifatnya informal, menyalahi ketentuan pasal 270 KUHAP,” terang Yusril. Dalam pasal tersebut telah diatur bahwa jaksa menjalankan eksekusi dengan didahului putusan yang diserahkan oleh pengadilan. Dengan demikian, eksekusi putusan hanya berdasar petikan putusan bisa dianggap inkonstitusional.

Nah, putusan kasasi Dasep juga tidak bisa serta-merta digunakan untuk menjadikan Dahlan sebagai tersangka. Sebab, dalam perjalanannya, terjadi perkembangan baru di dunia hukum. Yakni, keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 25/PUU-XIV/2016 tentang pengujian pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Tipikor. Dalam putusan tersebut, MK menyatakan menganulir kata “dapat” dalam pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Tipikor.

Sebagaimana diketahui, dalam dua pasal itu terdapat kata “dapat” yang berada pada kalimat “dapat merugikan keuangan negara”. Nah, kata “dapat” itulah yang dianggap tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Karena itu, penanganan tindak pidana korupsi menurut dua pasal tersebut harus benar-benar memenuhi adanya kerugian negara atau perekonomian negara yang nyata.

“Putusan itu secara fundamental mengubah delik tindak pidana korupsi, dari delik formil ke delik materiil,” ujar Yusril. Adanya putusan itu membuat penanganan korupsi tidak bisa lagi hanya atas dasar dapat merugikan keuangan negara. “Tapi harus bisa dibuktikan bahwa negara benar-benar rugi,” imbuhnya.

Alasan praperadilan yang kedua adalah terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 4/2016. SEMA itu berisi pember­lakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung (MA) pada 2016. SEMA tersebut berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan di seluruh Indonesia.

Pada bagian A angka 6 di SEMA 4/2016, MA menentukan lembaga yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara. Lembaga yang berwenang secara konstitusional menurut MA adalah Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Lembaga lain di luar itu tidak berwenang menyatakan ada atau tidaknya kerugian negara.

“Pada kasus mobil listrik, BPK telah menyatakan tidak ada kerugian negara. Tapi, Kejaksaan Agung menggunakan BPKP,” ujar Yusril. Perhitungan kerugian negara yang dilakukan BPKP dalam kasus mobil listrik juga menjadi perdebatan. Sebab, BPKP menghitung kerugian berdasar total lost. Padahal, faktanya, mobil listrik telah selesai dibuat.

Yusril menegaskan, perubahan hukum itu belum terjadi ketika Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut mobil listrik dengan ter­dakwa Dasep Ahmadi. Dasep merupakan pemilik PT Sarimas Ahmadi Pratama yang mendapatkan dana sponsor dari tiga per­usahaan BUMN untuk membuat mobil listrik guna kepentingan APEC 2013.

Ketika berhasil menjebloskan Dasep ke penjara itulah, Kejagung berupaya mencari kesalahan Dahlan. Sejak awal Kejagung me­mang terkesan mengincar Dahlan. Mereka memasukkan nama Dahlan sebagai pihak yang turut serta dalam kasus Dasep Ahmadi. Pengadilan Tipikor Jakarta dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak mengabulkan jaksa. Hakim menganggap terlalu dini mengaitkan peran Dahlan Iskan dalam kasus Dasep.

Meski begitu, ambisi Kejagung dalam mencari kesalahan Dahlan tak berhenti di situ. Mereka tetap menjadikan Dahlan tersangka kasus mobil listrik. Yusril menyampaikan, tanpa adanya kepastian kerugian negara secara nyata yang dinyatakan oleh BPK, Kejagung tak bisa menetapkan Dahlan sebagai tersangka kasus mobil listrik. “Atas dasar adanya perubahan hukum itulah, kami mengajukan praperadilan. Mohon doa restunya semoga hasilnya positif,” tutur Yusril.

Sementara itu, kepada sejumlah media, Jaksa Agung M. Prasetyo sempat mengatakan masih menunggu audit dari BPK. Kemarin koran ini mengajukan konfirmasi ke BPK mengenai ada tidaknya permintaan audit dari Kejagung terkait mobil listrik. Juru Bicara BPK Yudi Ramdan menyatakan belum mengetahui. Dia masih perlu meng-update informasi pada hari kerja. “Saya belum update, besok (hari ini, Red) saya komunikasikan ke kantor dulu,” ujarnya.

Sumber Jawa Pos menyebutkan, audit investigasi semestinya tidak bisa dilakukan secara cepat. Apalagi, yang diaudit merupakan keuangan negara yang telah dipisahkan ke dalam BUMN. “Sesuai putusan MK, audit terhadap keuangan negara yang dipisahkan harus dibedakan. Termasuk harus memperhatikan business judgement rule,” ujarnya.

Di tempat terpisah, mantan auditor senior BPK Hernold Ferry Makawimbang menegaskan, putusan MK No 25/2016 memang berdampak pada kepastian hukum. Dengan putusan itu, penegak hukum harus bisa membuktikan secara nyata dan pasti nilai kerugian keuangan negara. “Kerugian negara harus bisa dihitung secara pasti jumlahnya. Sebab, itu menyangkut kepastian hukum formal melawan hukum tertulis dan melawan hukum materiil merugikan keuangan negara,” ujarnya.

Pakar hukum asal UGM Richo Andi Wibowo mengungkapkan, dalam kasus pembuatan prototipe mobil listrik, terjadi kekeliruan landasan hukum. Yang paling esensial adalah penegak hukum menganggap Dasep melanggar pasal 19 Perpres 54/2010 mengenai persyaratan yang harus dipenuhi penyedia barang atau jasa pemerintah.

Masalahnya, perpres itu mengatur pengadaan barang/jasa untuk kementerian atau lembaga pemerintah. Tidak bisa serta-merta di­terapkan pada perusahaan BUMN. Perpres baru berlaku bagi BUMN bila memenuhi dua syarat.

Pertama, pengadaan tersebut dilakukan untuk belanja modal dalam rangka penambahan aset dan/atau kapasitas. Kedua, belanja modal tersebut dibiayai secara langsung oleh APBN. Itu telah diatur dalam penjelasan pasal 2 Perpres 54/2010 dan pasal 1 ayat 1 Permen BUMN No 05/2008 dan Permen BUMN No 05/2012. (atm/rul/bjg/tel/c10/JPG)

Tags: Dahlan Iskan
Plugin Install : Subscribe Push Notification need OneSignal plugin to be installed.
Previous Post

Raja Salman Akan Menyapa Ulama dan Perwakilan Ormas Islam

Next Post

Jeritan Ibu Korban Runtuhan Crane Menagih Janji Raja Salman

Next Post
Jeritan Ibu Korban Runtuhan Crane Menagih Janji Raja Salman

Jeritan Ibu Korban Runtuhan Crane Menagih Janji Raja Salman

Wakil Ketua DPRD Pandeglang Siap Gaji dan Tunjangan Dipangkas Demi Selamatkan Negara

Wakil Ketua DPRD Pandeglang Siap Gaji dan Tunjangan Dipangkas Demi Selamatkan Negara

Selasa, 17 Maret 2026 13:06
Rangkaian Kegiatan Sosial Chandra Asri Group Selama Ramadhan, Salurkan Bantuan Sosial dan Fasilitasi Mudik Gratis

Rangkaian Kegiatan Sosial Chandra Asri Group Selama Ramadhan, Salurkan Bantuan Sosial dan Fasilitasi Mudik Gratis

Selasa, 17 Maret 2026 13:49
Sekolah Gratis Sasar Madrasah, Budi Prajogo Apresiasi Gubernur Banten

Sekolah Gratis Sasar Madrasah, Budi Prajogo Apresiasi Gubernur Banten

Selasa, 17 Maret 2026 14:08
Bupati Pandeglang Larang Kepala OPD Mudik Menggunakan Mobil Dinas

Bupati Pandeglang Larang Kepala OPD Mudik Menggunakan Mobil Dinas

Selasa, 17 Maret 2026 13:25
Update Arus Mudik Pelabuhan Ciwandan 17 Maret 2026: Penumpang Tembus 10.987 Orang

Update Arus Mudik Pelabuhan Ciwandan 17 Maret 2026: Penumpang Tembus 10.987 Orang

Selasa, 17 Maret 2026 13:21
Visual Film Indonesia Disebut ‘Selevel Dunia’, Film Na Willa Bikin Warganet Penasaran

Visual Film Indonesia Disebut ‘Selevel Dunia’, Film Na Willa Bikin Warganet Penasaran

Selasa, 17 Maret 2026 14:02
IKA UNSERA

IKA UNSERA Periode 2026–2031 Resmi Dikukuhkan, Siapkan Berbagai Program Strategis

Rabu, 18 November 2026 16:51

Ikuti Kami

Facebook Instagram X-twitter Youtube
Gates of Olympus

Kanal

News

Redaksi

Peluang Usaha

Viral

Inspirasi

Love Story

Olahraga

News Video

Serba Serbi

E-Paper

Tekno

Pedoman Pemberitaan

Indeks

Tutorial

Pilihan Editor

Bantuan Keuangan Desa Banten

Pemprov Banten Kucurkan Bantuan Rp120 Juta untuk 1.238 Desa, Dukung Transformasi Posyandu 6 SPM

by Yusuf Permana
Kamis, 19 November 2026 16:27
0

SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menyalurkan Bantuan Keuangan Desa sebesar Rp120 juta untuk masing-masing desa. Bantuan tersebut diberikan...

Buku Referensi Perpustakaan Cilegon

DPRD Cilegon Kritik Perpustakaan Mewah tetapi Minim Buku Referensi

by Adam Fadillah
Kamis, 19 November 2026 16:14
0

CILEGON, RADARBANTEN.CO.ID – Minimnya koleksi buku referensi di Perpustakaan Daerah Kota Cilegon menjadi sorotan Anggota Komisi IV DPRD Kota Cilegon,...

No Result
View All Result
  • Berita Utama
  • Kota Serang
  • Kabupaten Serang
  • Pandeglang
  • Lebak
  • Tangerang
  • Cilegon
  • Hukum
  • Olahraga
  • Humaniora
  • Info Bhayangkara
  • Info Adhyaksa
  • Komunitas
  • Persona
  • SEKAM
  • E-Paper
  • Radar Banten TV

© 2026 RadarBanten.