SERANG- Sisa honorer kategori satu (K-1) yang tergabung dalam Forum Honorer K-1 Pemprov Banten berniat datangi Istana untuk bertemu langsung Presiden RI Joko Widodo. Diketahui, sisa K-1 yang masih ada sebanyak 359 nasibnya masih belum jelas hingga tahun ini.
Mereka berniat akan melakukan unjuk rasa di Jakarta serta akan melaporkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Asman Abnur langsung kepada Presiden Jokowi.
RelatedPosts
Salah seorang honorer K-1 Banten, M Ridwan mengatakan, seluruh honorer K-1 yang tersisa meminta Menteri PAN-RB untuk segera meralat surat yang telah dikirim kepada Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) beberapa waktu lalu, yang menyebutkan tidak ada lagi pengangkatan PNS dari honorer K-1.
“Kebijakan moratorium hanya berlaku untuk pengangkatan PNS dari jalur umum. Sementara, kami honorer K-1 diatur dalam aturan khusus, yakni PP 48 Tahun 2005 jo PP 56 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS. Alasan tersebut buat kami terkesan mengada-ada. Untuk itu, kami memohon kepada Bapak Menteri PAN-RB melalui Bapak Gubernur Banten untuk meralat pernyataan tersebut. Selanjutnya, memproses kembali pengangkatan seluruh sisa honorer K-1 Pemprov Banten menjadi PNS,” kata Ridwan, Jumat (26/5).
Jika hal tersebut tidak dilakukan, seluruh sisa honorer K-1 akan melakukan aksi demonstrasi dan menghadap Presiden Jokwi di Istana Negara. “Kami akan meneruskan demo ke Jakrata apabila K-1 Banten juga belum diproses menjadi PNS dan kami akan berupaya bertemu dengan Bapak Presiden untuk menuntut keadilan kami sebagai warga negara,” tegasnya.
Ridwan menjelaskan, seluruh honorer K-1 Banten tidak terima atas adanya penghentian atau tidak dilanjutkannya proses pengangkatan PNS di Provinsi Banten dan mempertanyakan alasan pemerintah pusat. Bahkan, pihaknya akan memperlihatkan data-data seluruh nama honorer KI, yang sudah diangkat menjadi PNS dan yang belum.
“Salah kami apa, sedangkan seluruh rangkaian syarat yang sudah diminta oleh pihak kementerian sudah seluruhnya dipenuhi melalui Pemprov? Apa bedanya kami 359 (catatan Kemeterian PAN-RB 367) dengan 300 yang sudah diangkat menjadi PNS dan sudah menikmati kesejahteraan. Ini adalah bentuk ketidakadilan bagi kami sebagai manusia yang beragama jelas bahwa, kami honorer K-1 Banten, dizalimi oleh Menteri PAN-RB. Apa pun alasannya kami tidak terima,” ujarnya.
Menurut Ridwan, seluruh honorer K-1 Banten yang tersisa sudah bekerja dan mengabdikan diri. Mereka berharap kepada WH untuk segera menindaklanjuti prosesnya dengan segera.
“Sejak belasan tahun mengabdi tidak bisa melakukan upaya apa-apa selain menggantungkan nasibnya kepada Bapak Gubernur terpilih (WH). Mudah-mudahan beliau diberikan kekuatan untuk membela dan berupaya agar honorer yang tersisa layak menjadi PNS yang diamanatkan undang-undang,” ungkapnya.
Sementara itu, Sekda Banten Ranta Suharta berjanji segera menyelesaikan sisa honorer K-1. Tak hanya itu, pihaknya juga akan menyelesaikan 6 ribu lebih tenaga kerja sukarela (TKS).
“Kita akan benahi termasuk honorer lainnya yang jumlahnya sebanyak 6. 200 orang. Dan ini sudah menjadi bagian dari rencana aksi kita yang kita sepakati bersama dengan KPK, kita akan benahi secara administrasi,” kata Ranta. (Deni S/RBG)
