SERANG – Target setahun Banten terbebas dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi pertaruhan komitmen Pemprov Banten dalam penuntasan korupsi. Oleh karenanya, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) harus secara sadar melakukan pembenahan.
Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah mengatakan, pembinaan yang dilakukan KPK sudah memasuki tahun kedua. Oleh karena itu, pada tahun terakhir ini harus disikapi secara serius oleh pemerintah untuk melakukan pembenahan penggunaan anggaran dan kinerjanya.
RelatedPosts
“Dalam konteks rencana aksi korsupgah (koordinasi supervisi dan pencegahan) KPK satu tahun ke depan, harus di-follow up eksekutif,” katanya ditemui di salah satu rumah makan di Kota Serang, Jumat (26/5).
Sebelumnya, KPK meminta Pemprov Banten di bawah kepemimpinan Wahidin Halim-Andika Hazrumy untuk melakukan proses percepatan pencegahan korupsi. Lembaga antirasuah ini memberikan target satu tahun agar Pemprov Banten bebas korupsi. Jika tidak, meraka akan meninggalkan Provinsi Banten.
“KPK akan meningggalkan Banten, ini menjadi catatan bersama. Jika itu tidak ditindaklajuti maka kita tidak mau berubah,” kata Asep.
Namun, melihat komitmen Gubernur Banten untuk menuntaskan masalah korupsi di Banten, Asep mengapresiasi.
“Saya mengapresiasi ketika Gubernur tidak akan menunggu waktu satu tahun dalam menuntaskan rencana aksi itu. Ini harus didukung seluruh perangkat yang ada di dalamnya. Termasuk DPRD yang secara internal apa yang disarankan KPK kita lakukan,” ujarnya.
Lanjut Asep, baik itu yang berkaitan dengan penggunaan anggaran belanja langsung atau tidak langsung. Termasuk, penggunaan sistem berbasis teknologi informasi dalam pelayanannya. “Meskipun itu bertahap atau tidak bisa langsung karena by process,” katanya.
Menurutnya, rencana aksi yang selama ini sudah dijalankan KPK dan Pemprov Banten harus menjadi kesadaran bersama semua OPD. Sebab, dengan perginya KPK bisa menjadi indikasi kurangnya komitmen untuk menuntaskan korupsi di Banten. “Berarti Banten masuk zona merah lagi,” cetusnya.
Asep juga meminta agar penggunaan sistem online pada pelayanan terpadu satu pintu segera dilaksanakan. Sebab, penerapan sistem tersebut menjadi cara efektif mencegah terjadinya penyelewengan yang mengarah pada tindakan koruptif. “Saya kira ini yang perlu dipercepat. Kita tidak perlu bicara yang lalu. Biarkan itu menjadi pembelajaran karena yang penting bagaimana kita ke depan,” katanya.
Sebelumnya, Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, akan terus berkomitmen untuk menuntaskan korupsi di Banten. Bahkan, Pemprov akan melakukan percepatan sebagaimana yang menjadi permintaan KPK. “Trennya memang masih ketinggalan dengan daerah lain selama tahun kemarin. Tapi, Wahidin Halim-Andika akan mempercepat proses penanganannya terhadap sistem dan aturan,” katanya.
Terlebih, kata Wahidin, dirinya dan Andika Hazrumy punya komitmen yang sama untuk menuntaskan masalah korupsi di Banten. “Kita laksankan, insya Allah, komitmen saya dengan Andika akan berikan apa yang jadi harapan KPK,” jelasnya. (Supriono/RBG)
