BENCANA alam dalam sepuluh tahun terakhir seakan tidak henti-hentinya menimpa Indonesia. Sudah tidak asing lagi bagi kita mendengar istilah tsunami, tanah longsor, gempa bumi, letusan gunung api, banjir, kekeringan dan lain sebagainya.
Provinsi Banten termasuk daerah rawan bencana, terutama bencana alam geologi yang disebabkan oleh posisi Indonesia yang berada pada lingkaran cincin api yang merupakan pertemuan tiga lempeng tektonik dunia, yaitu Lempeng Australia, Euro-Asia dan Samudra Pasifik. Khusus Pulau Jawa, bencana alam yang sering terjadi antara lain banjir, longsor, gempa bumi dan letusan gunung berapi.
Sering terjadinya bencana alam tersebut terutama banjir dan longsor tidak lepas dari ulah manusia. Bila dilakukan pengamatan secara teliti, hampir di seluruh bagian Pulau Jawa terjadi alih fungsi lahan tanpa menghiraukan akibat yang mungkin ditimbulkan. Hal ini sebenarnya dapat dimaklumi, karena kebutuhan penduduk akan lahan semakin meningkat seiring dengan bertambahnya penduduk. Di sisi lain luas lahan yang dapat dimanfaatkan khususnya untuk lahan permukiman dan jasa sangat-sangat terbatas.
Kegiatan penanggulangan bencana alam yang selama ini dilakukan masih bersifat pada tindakan darurat, yaitu tindakan yang sifatnya sementara pada saat dan sesudah terjadinya suatu bencana. Tindakan ini berupa evakuasi korban, penyaluran bantuan, dan rehabilitasi. Sementara tindakan preventif yang dilakukan pada saat sebelum terjadinya bencana masih sangat jarang dilakukan. Padahal tindakan ini sangat penting dilakukan guna mencegah terjadinya korban jiwa dan kerugian material pada saat terjadinya suatu bencana.
Untuk dapat melakukan tindakan penanggulangan bencana alam secara komprehensif dibutuhkan suatu informasi dasar tentang kebencanaan berupa jenis bencana, lokasi dan sebaran bencana, serta faktor-faktor penyebab terjadinya bencana. Untuk dapat menyajikan informasi-informasi yang berkaitan dengan lokasi dan sebaran terhadap bencana alam sarana yang paling tepat adalah menggunakan informasi geospasial salah satunya peta. Dengan menggunakan peta, pengguna dapat mengetahui lokasi, sebaran, dan kaitan antar fenomena yang disajikan pada peta tersebut.
Dalam rapat koordinasi pemetaan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam untuk melakukan pencegahan dan mitigasi bencana, yang telah dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), tercatat ada 10 jenis bencana yang sering terjadi di Banten. Untuk itu, Banten menggelar rapat koordinasi (rakor).
Sekretaris BPBD Banten, Nuryanto mengatakan, pencegahan bencana alam tidak bisa hanya dilakukan oleh BPBD tapi harus melibatkan semua pihak, termasuk pemerintah daerah, TNI/Polri dan masyarakat. “Banten merupakan daerah yang tidak terhindar dari ancaman bencana, yang berdasarkan karakteristik, ancaman bencana di Banten adalah longsor, angin kencang/puting beliung, banjir, kekeringan, kebakaran dan ancaman gempa tsunami,” jelasnya.
Dari delapan kabupaten kota di Banten, Lebak dan Pandeglang masuk daerah rawan banjir dan longsor. Berdasarkan data BNPB, ada 315 kabupaten/kota rawan banjir dan 274 kabupaten kota rawan longsor. “Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya gerakan tanah (longsor), yaitu curah hujan, kondisi geologi, morfologi, penggundulan hutan dan perubahan iklim,” katanya.
Upaya pencegahan yang harus dilakukan, lanjut Nuryanto, yaitu melakukan sosialisasi dan pencegahan dini. Konsep mitigasinya sudah dipetakan oleh BNPB, baik itu kerawanan longsor maupun banjir. “Keberhasilan mitigasi bergantung dari pada partisipasi pemda dan masyarakat. Sementara ini masih banya kendala pelaksanaan mitigasi di lapangan. Diantaranya karena jumlah tenaga ahli di bidang kebencanaan terbatas, peralatan penelitian mahal dan peralatan penelitian minim. Padahal BNPB secara berkala membuat peta peringatan banjir dan longsor,” tambahnya.
Kabid Kesiapsiagaan dan Pencegahan BPBD Banten M Juhriyadi mengatakan, tahun 2017 pihaknya kembali membentuk Satgas Kebencanaan di kabupaten/kota. “Pembentukan Satgas itu guna membantu evakuasi masyarakat yang dilanda bencana alam agar tidak menimbulkan korban jiwa,” katanya.
Hampir semua kecamatan yang paling rawan bencana di kabupaten/kota telah dibentuk Satgas kebencanaan. Mulai dari Kabupaten Lebak, Pandeglang, Kota Serang hingga Kota Tangsel yang sering mengalami bencana alam, seperti banjir, longsor dan tiupan angin. Menurutnya, petugas Satgas Kebencanaan itu nantinya bergerak cepat ke lokasi bencana setelah menerima laporan masyarakat. “Kami berharap Satgas itu setelah menerima laporan kebencanaan dengan minimal 20 menit sudah berada di lokasi bencana,” tambahnya.
Berdasarkan hasil pemetaan kerawanan bencana, untuk bencana letusan gunung api, BPBD telah merekomendasikan beberapa hal untuk mengantisipasi kerusakan lingkungan dan korban jiwa. Rekomendasinya yaitu, tidak membangun permukiman, bangunan vital dan strategi, serta bangunan lainnya yang mengundang konsentrasi banyak manusia. Tidak membangun pemukiman dan aktivitas penduduk di bantaran sungai yang berpotensi terjadi aliran lahar.
Berikutnya pemetaan bencana gempa bumi, dimana ada kendala yang dihadapi seperti masih banyaknya permukiman dan aktivitas penduduk di daerah rawan gempabumi, tetapi tidak mengerti tentang bahaya dan tata cara mitigasi serta penanggulangan bencana gempa bumi. Banyaknya konstruksi bangunan yang tidak mengikuti karakteristik / dinamika alam ditambah pengembangan wilayah belum menjadikan aspek perlindungan masyarakat terhadap bencana sebagai prioritas utama.
Untuk itu rekomendasinya dengan cara meningkatkan sosialisasi bagi penduduk yang bermukim di daerah rawan gempa bumi. Pengembangan dan pembangunan wilayah berorientasi pada aspek perlindungan masyarakat terhadap bencana. Pemantauan sesar aktif, mikrozonasi gempabumi, pemetaan kawasan rawan bencana gempa bumi dan tanggap darurat bencana gempa bumi. Jika suatu wilayah pernah terlanda gempa bumi maka pasti akan terjadi lagi di kemudian hari namun kapan dan berapa besar daya rusaknya tidak dapat diramalkan. “Strategi mitigasi yaitu identifikasi tingkat kerentanan terjadi gempa bumi dan siapkan masyarakat guna mengantisipasi kejadian bencana,” kata Juhriyadi.
“Pada dasarnya daerah rawan gempa bumi, baik rendah hingga tinggi, dapat dan layak untuk dihuni, tetapi yang harus diperhatikan adalah bangunan permukiman dan bangunan vital strategis harus memperhatikan building code untuk kegempaan serta memperhatikan potensi / efek pelulukan (liquifaksi),” sambung Juhriyadi.
Terkait bencana longsor, upaya pengurangan risiko bencana yang melibatkan semua pihak termasuk dunia usaha dan masyarakat/relawan atau Satgas kebencanaan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 bahwa penanggulangan kebencanaan menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Selain mempetakan potensi bencana alam, BPBD juga membuat rencana untuk mengantisipasi terjadinya bencana sosial akibat beberapa pembangunan yang terjadi disetiap wilayah. Untuk itu kedudukan Perda Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) perlu dioptimalkan untuk mencegah kemungkinan bencana longsor, gempa bumi dan letusan gunung api bisa terjadi. (ADVERTORIAL/BPBD PROVINSI BANTEN)














