JAKARTA – Rencana kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mendapat kritikan keras dari Federasi Serikat Guru Indonesia. Yakni, soal sekolah lima hari dalam seminggu dengan durasi waktu selama delapan jam per hari.
“Saya dengan FSGI mengritik keras kebijakan tersebut karena tidak berorientasi pada hak-hak anak,” ujar Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia Retno Listyarti melalui pesan singkat kepada Jawa Pos, Minggu (11/6).
Katanya, durasi waktu belajar yang diperpanjang itu tentu tidak bisa diterapkan di seluruh wilayah Indonesia. “Indonesia bukan Jakarta. Indonesia juga bukan hanya kota,” tegas dia.
Retno menuturkan, rencana kebijakan sekolah lima hari dan delapan jam itu berangkat dari pikiran masyarakat di kota besar. Kebijakan itu mengabaikan fakta bahwa di Indonesia, masih banyak anak yang perlu membantu orang tuanya usai bersekolah.
Atau, banyak daerah, khususnya di pedesaan, angkutan umum hanya sampai pukul 15.00 WIB. “Banyak anak tak sabar menanti saat bermain dengan teman-temannya di lingkungan rumah, banyak anak yang ortunya tak mampu membekali makan siang,” beber Retno.
Dia menambahkan, kualitas pendidikan itu tidak ditentukan oleh lamanya belajar di sekolah. Apalagi banyak sekolah di Indonesia yang sarana dan prasarana nya tak memadai untuk anak betah di sekolah,” pungkas Retno. (dna/JPG)
