SERANG – Lima jabatan di Pemprov Banten saat ini sedang alami kekosongan penjabat. Kondisi tersebut pun dinilai telah mendesak dan perlu segera dilakukan lelang jabatan.
Asda III Pemprov Banten Samsir menjelaskan, lima jabatan yang saat ini kosong yakni Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Biro Administrasi Rumah Rangga Pimpinan (ARTP), Staf Ahli Gubernur, Biro Pemerintahan, Biro Infrastruktur. Sedangkan dua jabatan yang segera kosong karena pejabatnya pensiun yakni Kepala Biro Umum yang diisi Djoko Soemarsono (pensiun 29 Agustus 2017), dan Kepala Badan Kesbangpol yang diisi Rusdjiman Soemaatmadja (pensiun 23 Oktober 2017).
Melihat kondisi tersebut, Pemprov Banten segera mengonsultasikan rencana itu ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). “Secara kebutuhan memang harus diisi. Artinya ini mendesak. Kalau tidak mah kelimpungan kita. Emangnya rangkap jabatan itu enak, enggak lah,” ujarnya,Senin (19/6).
Konsultasi dianggap perlu mengingat eperti diketahui, sesuai aturan bahwa gubernur dan wakil gubernur yang baru dilantik tidak boleh melakukan pelantikan atau mutasi jabatan sebelum enam bulan pasca dilantik. “Proses lelang itu lamanya tiga bulanan. Jadi mulai dari sekarang harusnya mengajukan surat ke KASN, sampai pansel nanti diserahkan hasilnya. Jangan sampai nunggu enam bulan (paca pelantikan gubernur dan wakil gubernur), baru dibuka lelang. Atuh kelamaan, dan bisa keteteran ini kinerja kita,” katanya.
“Rencananya kita akan buka open bidding (lelang jabatan terbuka-red). Kemungkinan tujuh-tujuhnya dilelang. Tapi kita harus konsultasi dulu ke KASN. Kalau lihat aturannya sih, cukup hanya konsultasi ke KASN. Karena izinnya itu terkait pelantikan,” tambah Samsir.
Untuk diketahui, kekosongan tujuh jabatan ini karena ada perubahan OPD (organisasi perangkat daerah) baru, karena pensiun, dan satu lainnya karena tersandung kasus dugaan korupsi. Pejabat yang sudah pensiun adalah Staf Ahli Gubernur Widodo Hadi (pada 7 April 2017), Kepala Biro Pemerintahan Khairul Amri Chan (4 Juni 2017). Jabatan kosong karena perubahan OPD yakni BKD yang kini diisi Plt Opar Sohari, dan Biro ARTP yang kini diisi Plt Mahdani. Sedangkan jabatan kosong karena kasus hukum yakni Kepala Biro Infrastruktur dan SDM yang sebelumnya diisi Wira Hadi Kusuma. (Bayu Mulyana/coffeandchococake@gmail.com)
