SERANG – Gubernur Banten Wahidin Halim mengaku telah meminta kepada DPRD Provisi Banten untuk mengkaji ulang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang kawasan rokok. Sedangkan Raperda tentang keormasan, WH meminta untuk tidak dilanjutkan.

“Kalau keromasan itu kan kewenangan pusat. Kalau kawasan rokok itu lebih ke tata ruang. Sementara saat ini kan perkantoran, restoran dan pusat perbelanjaan sudah buat ruang eksklusif untuk perokok,” ujar WH kepada wak media hari ini, Kamis (13/7).

Saat menjadi Walikota di Kota Tangerang, WH mengaku sudah membuat perda kawasan tanpa rokok.

“Yang ada sekarang itu kita akan dorong kabupaten/kota yang belum punya perda itu, kita akan surtatin mereka supaya mereka lebih naymabung biki kawasan tanpa rokok,” ujarnya.

Raperda kawasan tanpa rokok dan keormasan merupakan dua dari empat Raperda yang sedang dibahas oleh DPRD Provinsi Banten. Pembahasan dua raperda tersebut pun ditunda.

Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah menjelaskan, ditundanya pembahsan dua raperda tersebut lantaran tidak memiliki urgensi. Ia mengakatan, saat ini pihaknya lebih membutuhkan konsentrasi untuk merampungkan raperda RPJMD.

“Saya sudah minta ke pemprov kalau draft RPJMD tanggal 25 Juli ini sudah masuk. Kalau dua perda itu dimasukan lagi maka perda RPJMD ngga akan keburu dibahas, yang pasti ini lebih ke kepentingan masyarakat Banten,” kata Asep saat ditemui di ruang kerjanya.

“Kalau tentang keormasan kan kewenangannya pusat dan kawasan tanpa roko itu ada di kabupaten/kota,” sambungnya.

Asep menerangkan, jika penangguhan dua raperda tersebut merupakan hasil rapat fraksi. “Itu keputusan rapat, jadi keputusannya dua pending dua jalan,” ungkapnya. (Bayu Mulyana/coffeandchococake@gmail.com)