REKTOR perguruan tinggi mendapatkan tugas baru. Yakni, mendeteksi potensi penyebaran paham radikalisme di kampus masing-masing. Menristekdikti Mohamad Nasir meminta rektor untuk mengamati dosen, karyawan, maupun mahasiswa yang memiliki pemikiran mengarah pada radikalisme.
Nasir mengaku bahwa salah satu masuknya paham radikalisme di kampus adalah melalui kajian-kajian keagamaan. Dia menegaskan, kajian keagamaan tidak dilarang di kampus. ’’Sebab, kampus itu adalah pusat pengetahuan,’’ katanya usai Deklarasi Anti Radikalisme di kampus Unpad, Bandung, Jumat (14/7).
Namun, dia mengingatkan, jangan sampai kebebasan untuk berdiskusi atau mengkaji ilmu itu mengancam empat pilar kebangsaan. Yakni, Pancasila, NKRI, Bhineka Tunggal Ika, dan UUD 1945. Jika nanti ada oknum kampus yang lolos dan menyebarkan paham radikal, Nasir menjanjikan akan memanggil rektor.
Pria kelahiran Ngawi itu mengatakan, deteksi dini terhadap potensi radikalisme itu penting. Supaya tidak merembet. Jangan sampai kejadian seperti dosen memaksa mahasiswa untuk mengikuti aliran keagamannya, itu terjadi. ’’Misalnya, ada dosen mengancam mahasiswa tidak lulus jika tidak ikut alirannya. Ini tidak boleh,’’ katanya.
Jika ditemukan laporan dosen seperti itu, Nasir mengatakan, dosen tersebut tetap diperbolehkan mengajar. Namun, hak dosen itu untuk memberikan penilaian atau evaluasi kepada siswanya dicabut sementara. Sampai ada komitmen dosen tersebut untuk tidak lagi menyebarkan paham keagamaan radikal di dalam kampus.
Menurut Nasir, kampus itu isinya adalah para pemuda. Di mana mereka rentan ditarik ikut pemahaman-pemahaman yang radikal. Selain bahaya radikal, Nasir juga menyinggung soal bahayanya narkoba jika sampai masuk kampus. ’’Dua hari lalu saya terhenyak ada penangkapan sabu-sabu sebanyak satu ton,’’ katanya. Dia tidak bisa membayangkan jika salah satu sasaran peredaran narkoba itu adalah mahasiswa di kampus.
Rektor Insitut Pertanian Bogor (IPB) Herry Suhardiyanto mengatakan, ada beberapa cara untuk mencegah berkembangnya paham keagamaan radikal di kampusnya. Di antaranya adalah dengan tidak sembarangan menunjuk pengelola atau dewan kesejahteraan masjid (DKM) IPB.
’’DKM IPB itu disahkan dengan surat keputusan dari rektor,’’ katanya. Sehingga, tidak bisa sembarangan orang bisa mengelola masjid di IPB.
Rektor juga memiliki pertimbangan-pertimbangan dalam meloloskan seseorang untuk menjadi pengurus DKM. Aturan itu berlaku di seluruh kampus IPB. Baik itu di kampus Dermaga, maupun di kampus IPB lainnya. (JPG)
