SERANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten mendukung adanya larangan rapat di hotel untuk organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, untuk memgoptimalkan anggaran.
Ketua DPRD Provinsi Banten Asep Rahmatullah menjelaskan, mestinya kebijakan tersebut sudah diterapkan sejak dahulu mengingat Kementerian Dalam Negeri (Kemandagri) juga sudah memberikan imbauan kepada setiap daerah di Indonesia untuk menghemat dalam pengelolaan anggaran.
Asep menjelaskan, kebijakan pelarangan rapat di hotel tersebut juga dilakukan oleh para kepala daerah di wilayah lain di Indonesia terutama yang memiliki APBD dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup minim.
Di Pemprov Banten sendiri, kebijakan tersebut harus diapresiasi oleh para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov mengingat banyak sektor lain yang perlu pembenahan seperti infrastruktur jalan, pendidikan dan kesehatan di wilayah Banten yang belum memadai. Apalagi, APBD Banten juga berada di kisaran Rp 12,1 triliun.
“Jadi harus kita apresiasi langkah pak Gubernur dalam rangka penghematan anggaran, selain pemangkasan terhadap kegiatan-kegiatan yang tidak perlu,” ujar Asep, Selasa (12/9).
Saat disinggung pemberlakuan pelarangan rapat di hotel bagi anggota DPRD Banten, Asep mengaku tidak mempermasalahkannya. Meski begitu, lembaga DPRD dan Pemprov merupakan penyelenggara pemerintahan yang setara. Artinya, anggaran antara lembaga DPRD dan Pemprov terpisah.
“Selain rapat di hotel, efisiensi anggaran misalnya dilakukan dengan tidak membeli mobil dinas (mobdin) baru contohnya. Atau kegiatan lain lah yang dirasa menghambur-hamburkan anggaran,” tukasnya.
Melalui awak media, Asep pun meminta Gubernur Banten Wahidin Halim agar fleksibel terkait kebijakannya tersebut. Artinya, jika memungkinkan harus rapat di hotel sementara tidak membebani APBD, patut dilakukan.
“Salah satu contoh ketika ada kunjungan orang-orang pusat ke daerah, salah satunya menteri misalnya, mereka biasanya kalau waktu di luar jam kerja menginginkan rapat di hotel, sementara anggaran untuk pembayaran hotel itu ditanggung oleh kementerian,” ujar Asep. (ADVERTORIAL/DPRD PROVINSI BANTEN)
