LEBAK – Pada penghargaan pemerintah daerah inovatif atau Innovative Government Award (IGA) tahun 2017, Pemkab Lebak masuk sepuluh besar sebagai daerah bakal penerima penghargaan.
Acara yang diselenggarakan Pusat Litbang Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri ini telah melakukan penyaringan dengan diperoleh 3 provinsi, 10 kabupaten dan 10 kota terbaik yang telah melahirkan inovasi sesuai dengan kebutuhan karakteristik daerah masing-masing yang sebelumnya dinyatakan lolos dalam tahapan penilaian profil daerah.
Dalam kaitan itu, Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya memaparkan tiga inovasi dihadapan tim penilai yang terdiri dari unsur Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Lembaga Administrasi Negara, Kementerian Riset dan Teknologi serta tim dari Universitas Indonesia di Hotel Acacia Jakarta, Selasa (31/10).
Beberapa program yang dipaparkan Bupati Lebak dalam acara tersebut adalah apa yang sudah diterapkan pada kebijakan Pemkab Lebak dalam menunjang inovasi sesuai dengan kebutuhan karakteristik daerah, program tersebut adalah Lebak cerdas, Lebak Sehat dan Lebak Sejahtera.
“Kita (Kabupaten Lebak-red) mempunyai 3 program untuk menunjang kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lebak di antaranya adalah Lebak Cerdas, Lebak Sehat dan Lebak Sejahtera,” kata Iti saat memaparkan program yang dipunyai Kabupaten Lebak di Hotel Acacia Jakarta, Selasa (31/10), dikutip dari siaran pers.
Selain itu, dalam pemaparannya Bupati Lebak menyampaikan, Pemkab Lebak juga mempunyai inovasi untuk memberikan nomor register perangkat desa (NRPDes), kebijakan ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 yang memerlukan pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggung jawab.
“Menurut saya membangun negeri dari pinggiran bisa dimulai dari pemerintah desa yang harus bisa menjadi miniatur pemerintah daerah, permasalahan bergantinya kepala desa sering diikuti bergantinya perangkat desa, hal itu perlu kita antisipasi agar administrasi yang sudah berjalan dengan baik tidak terhambat karena pergantian perangkat desa,” ucapnya.
Menurutnya, masih banyak perangkat desa yang kurang memadai secara kualitas dan kuantitas, belum tersedianya database perangkat desa dan belum jelasnya status perangkat desa, menjadi salah satu indikator terbitnya kebijakan pemberian NRPDes ini.
“Saya berharap hal ini bisa memperjelas status perangkat desa sehingga dapat memperkuat sistem birokrasi pemerintah desa dan mengoptimalkan kinerja pelayanan kepada masyarakat,” tukasnya.
Iti menambahkan, Kabupaten Lebak sebagai lumbung pangan di Provinsi Banten dan sebagai pemasok kebutuhan pangan bagi wilayah Jabodetabek, untuk itu mantri tani desa sebagai inovator dalam rangka menjaga kesinambungan produksi pangan.
Kepala Pusat Litbang Inovasi Daerah Rochayati Khasan mengatakan, program tahunan IGA ini terus ditingkatkan agar inovasi-inovasi yang telah berhasil dalam meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan daerah bisa disebarluaskan dan memberikan inspirasi bagi pemerintah daerah lainnya.
“Inovasi yang dilakukan Pemkab Lebak merupakan upaya untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi di Kabupaten Lebak sendiri dan dinilai membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya,” ungkapnya. (Omat/twokhe@gmail.com).
