SERANG – Rombongan Komisi V DPRD Banten kemarin (1/11), melakukan pengawasan ke RSUD Banten sekira pukul 11.00 WIB. Dipimpin langsung koordinator Komisi V, yakni Adde Rosi Khoerunnisa, pelayanan di rumah sakit milik Pemprov Banten ini langsung jadi sasaran.
Kedatangan para wakil rakyat secara mendadak itu kontan membuat jajaran pejabat di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang berlokasi di Jalan Syekh Nawawi Albantani, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocokjaya, Kota Serang, itu panik. Kepanikan terjadi saat rombongan langsung meninjau loket layanan BPJS. Rombongan sempat bingung karena melihat loket pendaftaran pasien BPJS yang hanya dijaga satu petugas. Tak pelak perempuan yang akrab disapa Aci itu langsung menanyakan kondisi tersebut. “Kok ini kosong begini? Masa cuma sampai jam 12.00 WIB (pelayanan loket BPJS-red)? Kan masyarakat berobat tidak mengenal waktu,” ujarnya.
“Ini lagi assembling (verifikasi data-red),” ujar seorang petugas yang berjaga.
Setelah beberapa saat melihat loket pelayanan BPJS, jajaran direksi RSUD Banten pun menerima kedatangan rombongan. Plt Dirut Susi Badriyanti pun langsung menyambut mereka dan mengantar rombongan berkeliling. Turut mendampingi Wakil Direktur Penunjang Mad Subli, Kabid Pelayanan dr Jannah, Kabag Umum Sri Mulyati.
Setelah itu, rombongan yang berjumlah sekira tujuh anggota Dewan itu langsung berbincang bersama pasien yang mengantre untuk berobat. Dalam perbincangan, Dewan mendengar keluhan pasien pada fasilitas pelayanan RSUD. Mulai dari listrik padam hingga ruangan yang pengap lantaran AC tidak berfungsi.
Kemudian, Dewan langsung meninjau dua bangunan baru, yaitu gedung IGD dan ICU ruang perawatan dan bedah yang belum dioperasionalkan. Di dalam gedung baru Dewan sempat mengeluhkan keberadaan peralatan kesehatan yang tampak belum tertata. “Ini bisa dilihat, gedung sudah dibangun, alat sudah ada. Karena belum ada genset, IPAL (instalasi pengelolaan air limbah-red), gedung, dan alat miliaran ini menjadi mangkrak,” cetus Ketua Komisi V Fitron Nur Ikhsan. Jika terlalu lama dibiarkan maka alat tersebut bisa rusak.
Usai meninjau, Adde Rosi mengatakan, masih banyak kekurangan dari sisi pelayanan. Kata dia, di meja pendaftaran ternyata hanya dibuka sampai jam 12 siang saja. Bagaimana nanti kalau ada masyarakat dari jauh, yang baru sampai di rumah sakit siang. “Ini harus jadi perhatian, loket harus dibuka lebih lama untuk melayani masyarakat,” katanya.
Istri dari Wakil Gubernur Andika Hazrumy itu menjelaskan, fasilitas gedung baru masih belum dioperasionalkan karena belum ada IPAL. Sehingga, pihaknya mendorong agar gedung yang dibangun melalui APBD Banten itu bisa segera dirampungkan. “Saya rasa itu harus secepatnya. Supaya pelayanan optimal. Itu alat (bedah-red) sudah siap pakai. Yang dikhawatirkan, ketika lama tidak dipakai akan rusak,” terangnya.
Mengenai dukungan anggaran, Aci mengungkapkan bahwa setiap tahun anggaran RSUD Banten selalu ditambah. Menurutnya, tidak pernah ada anggota Dewan yang tidak setuju dengan anggaran yang diusulkan RSUD Banten. Oleh karena itu, jelas pelayanan yang tidak memadai akan menjadi beban untuk pihaknya. “Setiap tahun kita tambah anggarannya,” katanya.
Ketua Komisi V DPRD Banten Fitron Nur Ikhsan mengaku, miris melihat kondisi RSUD Banten, terlebih melihat fasilitas dan pelayanan. Apalagi, kata Fitron, saat melihat gedung baru yang belum difungsikan. “Sedih banget kita liat kondisi kayak begini,” katanya.
“Kita menggunakan logika paling sederhana saja, kita ingin meningkatkan pelayanan. Banyak pasien yang datang, nah sekarang sudah ada tuh gedung, kamar, tiba-tiba ini ditunda, malah pelebaran tanah,” tambahnya.
Politisi Partai Golkar itu menyayangkan keterbatasan ruang rawat inap yang tersedia. Seharusnya persoalan tersebut bisa terselesaikan dengan mengoperasionalkan gedung tersebut. Sehingga, tidak ada alasan lagi kamar penuh.
“Ini secercah harapan untuk mengatasi permasalahan yang ada,” katanya.
Terkait kebutuhan anggaran di gedung baru, Fitron menegaskan akan memberikan dukungan dalam pembahasan anggaran. “Kita dukung butuh anggaran berapa. Supaya ada IPAL dan genset. Boleh lah perluasan lahan itu buat jangka panjang, tapi operasionalkan saja dulu gedungnya,” tandasnya.
Plt Direktur RSUD Banten Susi Badriyanti mengatakan, mengenai pelayanan, pihaknya akan menjadikan saran dan masukan dari Komisi V DPRD Banten sebagai motivasi agar pelayanan RSUD Banten lebih baik lagi. “Tentu kami terus meningkatkan pelayanan di rumah sakit ini sampai bisa secara keseluruhan beroperasi, terutama gedung baru,” katanya.
“Masukan dari Komisi V tadi memacu kami. Kami usahakan semaksimal mungkin. Seperti soal AC, kelistrikan, mudah-mudahan 2018 bisa diperbaiki semua,” tambahnya.
Mengenai kebutuhan anggaran untuk mengoperasikan dua gedung baru, Susi mengungkapkan, berdasarkan hitungan kasar bangunan tersebut membutuhkan Rp 40 miliar. Alokasi tersebut untuk IPAL, generator, instalasi bedah sentral selasar, dan air bersih. “Secara kasar itu Rp 40 miliar, untuk bisa beroperasi,” katanya. Kebutuhan tersebut akan diajukan melalui APBD 2018 dan dibahas bersama Badan Anggaran.
Ia menjelaskan, secara umum untuk gedung dan peralatan medis sudah bisa digunakan. Gedung maupun ruangan yang belum difungsikan sampai saat ini instalasi bedah sentral, gedung perawatan, ruang ICU, dan NICU. “Alat-alat itu pengadaan dari DAK 2017 kemarin. Kalau untuk keseluruhan anggaran pembangunan, saya tidak tahu karena itu (direktur-red) yang lama ya,” terangnya. (Fauzan D/RBG)
