TANGERANG – Tragedi gudang mercon di Desa Belimbing, Kosambi menjadi pelajaran penting bagi Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam melakukan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di sejumlah perusahaan.

Buah dari tragedi tersebut, keluarlah surat bupati yang salah satu poinnya memberikan wewenang kepada para perangkat daerah untuk menghentikan hingga mencabut perizinan bagi perusahaan yang masih tidak menjamin keselamatan para pekerjanya. Ya, peristiwa Kosambi, juga memberikan banyak pelajaran ihwal lemahnya pengawasan.

Bupati A Zaki Iskandar menjelaskan, surat edaran berlaku bagi semua industri. Baik dari skala kecil, menengah dan besar di wilayah Kabupaten Tangerang sesuai dengan perizinan yang telah diterbitkan.

Surat edaran nomor  560/4160- Um/2017 ini berisi empat poin telah beredar luas ke semua perusahaan. Selain itu, surat edaran juga menegaskan bahwa kegiatan industri berbahan baku yang sifatnya explosive dan mudah tercemar (polutan) harus dilaporkan kepada bupati terhitung 14 hari sejak diterbitkannya edaran ini.

”Jika membandel, saya memberikan wewenang penuh bagi perangkat daerah baik itu perangkat kecamatan dan Satpol PP untuk menghentikan kegiatan usaha industri tersebut,” jelasnya.

Terpisah, anggota Komisi II Kabupaten Tangerang Ahmad Supriadi menyatakan dukungannya terhadap terobosan surat edaran tersebut. ”Kita berharap surat edaran ini menjadi warning bagi pengusaha nakal, kami juga mendorong agar Pemkab Tangerang terus melakukan terobosan bagi berjalannya pengawasan K3 tersebut,” terangnya.

Ketua SPSI Citraraya ini mengatakan sesuai aturan yang berlaku, seharusnya setiap tempat usaha memiliki standar pengamanan dan keamanan yang dilengkapi jalur evakuasi untuk digunakan dalam peristiwa-peristiwa tak terduga, seperti kebakaran, banjir dan gempa bumi.

”Kewajiban pengawasan dalam menyediakan standar fasilitas keamanan ini menjadi  tanggung jawab bersama, tidak hanya aparatur keamanan melainkan kita semua. Terlebih dalam pabrik rawan terbakar, yakni gudang kembang api, apalagi petasan,” tandasnya. (Togar/RBG)

Poin Surat Edaran K3 Perusahaan

1. Perusahaan industri wajib melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai dengan izin yang dimiliki.
2. Menjamin keamanan dan keselematan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan.
3. Penyelenggaraan kegiatan industri agar menerapkan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
4. Kegiatan industri berbahan baku yang sifatnya explosive, polutan dan merubah kegiatan industri agar segera melaporkan kepada Bupati Tangerang dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterbitkannya edaran ini.
5. Pelanggaran terhadap edaran ini, memberi wewenang kepada perangkat daerah terkait untuk menghentikan kegiatan usaha industri dan atau mencabut perizinan perusahaan industri dimaksud sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.