SERANG – Kevalidan data menjadi salah satu komponen mendasar dalam pengambilan kebijakan pembangunan. Kevalidatan data tersebut juga akan menetukan pelaksanaan pembangunan tepat sasaran.
Lantaran itu, meski pemerintah telah memiliki Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (PPFM) yang bersumber dari data Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) 2015 perbaikan data masih terus dilakukan melalui mekanisme pemutakhiran mandiri (MPM).
Gubernur Banten Wahidin Halim dalam pernyataannya melalui Kepala Bappeda Banten Hudaya Latuconsina mengatakan, Pemprov Banten telah memiliki data terpadu program penangangan fakir miskin yang bersumber dari PBDT 2015 yang dikelola Sekretariat TKPK Provinsi Banten. Data terpadu PPFM berisi nama dan alamat 40 pesren penduduk dengan status kesejahteraan terendah di Banten.
“Data ini telah digunakan sebagai acuan data tunggal rumah tangga dan individu kurang mampu sasaran penerima bantuan prgram perlindungan,” katanya kepada Radar Banten, kemarin.
Namun, sebagai arahan pemerintah pusat, pemerintah daerah dituntut untuk terus memperbaiki tingkat akurasi data dan validasi data sasaran penerima program perlindungan sosial dan penanggulangan kemisikinan. “Karena itu Pemprov Banten sedang mempersiapkan mekanisme pemutakhiran data terpadu PPFM melalui mekanisme pemutakhiran mandiri (MPM),” jelasnya.
Dengan mekanisme ini, masyarakat kurang mampu yang belum menerima program perlindungan sosial, mendaftarkan diri secara aktif dan mandiri kepada unit pengelola data rumah tangga kurang mampu di daerah. Tujuannya, untuk diidentifikasi dan diverifikasi dengan menggunakan standar nasional yang telah ditentukan.
“Data masyarakat kurang mampu yang sudah terverifikasi, kemudian akan dianalisa di tingkat nasional sehingga menghasilkan Data Terpadu PPFM yang termuktakhirkan, dan digunakan sebagai dasar dalam penentuan sasaran penerima program perlindungan sosial,” jelas Hudaya. (ADVERTORIAL/BAPPEDA PROVINSI BANTEN)
